KPK OTT Pejabat Kementerian PUPR dan Swasta

Rabu, 16 Oktober 2019 | 11:37 WITA

KPK OTT Pejabat Kementerian PUPR dan Swasta

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

MCWNews.com - JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (15/10). Kali ini KPK mengamankan delapan orang di Samarinda dan Bontang Kalimantan Timur (Kaltim) serta Jakarta yang diduga terkait dalam proyek pengerjaan jalan.  

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan sejak Selasa siang, pihaknya telah mengamankan sekitar delapan orang di Samarinda, Bontang dan Jakarta. Pejabat yang diamankan salah satunya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere.

 "Kepala Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII dimankan di Jakarta, sisanya dari unsur PPK, dan swasta diamankan di Kaltim," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa malam. 

Saat ini, lanjut dia, sebanyak tujuh orang diperiksa di Polda Kaltim.  Sementara itu, satu orang lain sudah berada di Kantor KPK di Kuningan, Jakarta. 

Menurut Febri, pihak yang diamankan di Kaltim akan diterbangkan ke Jakarta pada Rabu (16/10) pagi lewat penerbangan. Dia melanjutkan, delapan orang yang diamankan diduga terkait pemberian pihak rekanan atau swasta dalam proyek pengerjaan jalan. 

"Kami menduga pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multi years senilai Rp 155 miliar pada Balai Pelaksana Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) - Kementerian PUPR," ungkap Febri.  

Pemberian, ungkap dia, tidak dilakukan secara konvensional, namun menggunakan modus ATM. Pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJW XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik oleh pihak swasta.

"Adapun total uang yang telah diberikan melalui ATM tersebut sekitar Rp 1,5 miliar. KPK mengamankan barang bukti ATM dan buku tabungan atau rekening bank yang digunakan pihak swasta untuk mentransfer uang," kata Febri. 

Delapan pihak yang diamankan itu masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. (*)


Rabu, 16 Oktober 2019 11:37


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+