Rektor UIN Mataram Digugat Mahasiswanya

Senin, 28 Oktober 2019 | 12:39 WITA

Rektor UIN Mataram Digugat Mahasiswanya

MCWNews.com  - MATARAM | Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram yang tergabung dalam Aliansi BKM Se UIN Mataram, menggugat beberapa kebijakan Rektornya yang dinilai sangat memberatkan mahasiswa,Senin (28/10).

Kebijakan-kebijakan Rektor yang digugat itu, misalnya soal proyek gedung baru Universitas Islam Negeri Mataram. Pembangunan proyek ini terdiri dari sembilan gedung baru dan disebutkan belum memiliki IMB.

Mereka menjelaskan bahwa sesuai UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, UU Nomor 26 tahun 2007 tentang tata ruang, PP Nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan dan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, mengenai sanksi tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pasal 115 ayat 1, dikenakan sanksi pembongkaran gedung. Dan, pasal 48 ayat 2, sanksinya dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah di bangun. 

Para mahasiswa juga menilai, lokasi perkuliahan tercecer dengan waktu kuliah setelah usai belajar, dengan keberadaan
berpindah gedung perkuliahan yang tidak memungkinkan mahasiswa untuk belajar
dengan maksimal. Karena menurut mereka, sesungguhnya jam perkuliahan sekitar 110 menit menjadi kurang dari 50 menit.

Sarana pendukung pembangunan gedung juga disebut belum ada terlihat satupun fasilitas pembinaan mahasiswa berupa masjid, sarana olahraga dan pengembangan seni dan bakat. "Pastinya, recovery gedung yang tertunda penyelesaianya dipastikan berdampak pada perkuliahan mahasiswa," katanya.

Mahasiswa mengatakan, UIN sebagai universitas dituding sangat lemah dalam manajerialnya. Itu dilihat dari indikator puluhan program studi, belum ada satupun yang akreditasinya A.

Tidak nyamannya suasana kampus karena sarana pendukung kebersihan toilet, tempat ibadah, lahan parkir yang tidak mencerminkan lembaga pendidikan tinggi, turut disampaikan mahasiswa dalam gugatannya.

Mahasiswa bahkan mengatakan keterlibatan mahasiswa sangat minim dalam proses tata kelola yang mendukung perguruan tinggi sebagai pusat peradaban. "Begitupun soal penempatan pejabat internal kampus yang hanya berdasarkan kemauan dan ambisi Rektor pribadi," katanya.

Terjadinya lompatan jauh soal pembayaran SPP (UKT) yang tidak sesuai dengan grade mahasiswa, tak lupa disorot. Juga mengenai SPI yang kinerjanya tidak sesuai dengan SOP.

Kebijakan lain yang digugat adalah soal surat edaran tentang kebijakan Rektor yang tidak melibatkan mahasiswa dan tidak pro terhadap mahasiswa. "Kebijakan mengenai setiap peserta wisuda yang dikenakan uang jaminan untuk pengambilan toga, sebesar Rp 150.000 dan Rp 5000 untuk biaya laundry, juga perlu kami pertanyakan," katanya.

Mahasiswa juga menyoroti tentang kepantasan Rektor UIN Mataram yang masuk nominasi Santri Inspiratif Pendidikan 2019. Menurut mereka, Rektor UIN tidak layak masuk nominasi karena beberapa kebijakannya masih menyisakan berbagai masalah. (By)


Senin, 28 Oktober 2019 12:39


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+