Proyek Jembatan Simpang E Teracam Molor

Sabtu, 09 November 2019 | 13:45 WITA

Proyek Jembatan Simpang E Teracam Molor

MCWNews.com - LUBUKBESAR | Viralnya pemberitaan oleh sejumlah media baik online dan cetak terkait pekerjaan proyek jembatan Simpang E Desa Lubuklingkuk, Kecamatan Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) yang dikerjakan oleh PT Bina Mulya Lampung bernilai Rp 4,7 miliar itu, membuat sejumlah kalangan turut prihatin.

Ketau LSM Investigasi Indonesia Korupsi (IIK) Babel Rikky Fermana telah meninjau pengerjaan proyek jembatan Simpange itu dan ternyata proyek yang sudah habis masa pengerjaannya tersebut masih dikerjakan, Jum'at (8/11/2019).

"Tadi sore, kami kembali datang ke lokasi. Ternyata, memang proyek yang dimenangkan tendernya oleh PT Bina Mulya Lampung tersebut masih belum kelar dikerjakan alias molor," ujar Rikky.

Ia membeberkan, Di lokasi terpantau alat berat loader masih standby, pengaduk molen, agregat yang berhamburan.

Selain itu, tiang snop sebagian masih belum terpasang, salah satu bagian bahu jembatan yang retak dan terkesan ada penurunan tekstur tanah, drainase yang belum kelar padahal saat ini sudah mulai masuk penghujan.

"Kalau dari papan plang proyek, tertera jika pekerjaan yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Babel senilai Rp 4.715.669.000, tersebut dikerjakan oleh PT Bina Mulya Lampung terhitung masa pengerjaan selama 240 hari dimulai sejak tanggal 28 Februari 2019, terhitung dengan 365 hari.

Tampak fakta di lapangan, realisasi pengerjaannya terkesan kurang serius, buktinya pengerjaan proyek ini sudah molor dari waktu ditentukan, selain debu beterbangan," katanya.

Lanjut Rikky, pengerjaan terkesan kurang serius tersebut bukannya tak beralasan, karena ada juga proyek serupa yakni jembatan Air Niur dengan rentang 15 meter senilai Rp 5,2 miliar di dusun Kayuara 10 Desa Perlang yang pengerjaannya dimulai 6 Maret 2019 pun sudah jauh hari selesai dikerjakan dan bermanfaat bagi masyarakat. 

"Ini jadi pertanyaan besar dan patut dipertanyakan, ada apa dengan pengerjaan proyek jembatan Simpange oleh PT Bina Mulya Lampung tersebut. Sementara proyek serupa dengan sumber dana sama dan pengerjaan tahun sama kok bisa lebih tepat waktu dan rapi pengerjaannya," katanya.

Rikky sangat menyayangkan, tidak sinkronnya perencanaan dan realisasi pengerjaan proyek jembatan Simpange itu di lapangan.

"Harus jadi perhatian serius oleh pihak PU Babel hingga ULP, kalau kontraktor yang terkesan kurang serius, molor dalam bekerja buat apa dimenangkan. Toh masih banyak kontraktor bagus lagi tepat waktu, ya harus lebih selektif kedepan," tegasnya.

Rikky juga menegaskan, jika dirinya telah mencoba mengkonfirmasi kepada Lina di kontak 081373579XXX pada pukul 17.26 WIB, selain itu juga mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp namun hingga pukul 21.00 WIB sebelum berita ini diterbitkan belum juga direspon.

"Kalau keterangan mandor Imam di lapangan kepada awak media sebelumnya yang konfirmasi, dijelaskan akan menyampaikan konfirmasi wartawan ke Bu Lina.

Namun, kami sudah berupaya konfirmasi namun tak direspon. Bahkan berhembus, issu viral di grup WhatsApp, yang membuat berita Jembatan Simpange Lubuklingkuk ini akan dilaporkan ke kepolisian pada Kamis malam, aneh dan naif memang.

Nanti kami akan konfirmasi siapa yang akan melaporkan itu, agar lebih tahu tupoksi jurnalistik sesuai dengan UU Pers," pungkasnya  

Sementara itu, Kamis (7/11) sebelumnya Kepala PUPR Babel Noviar, kepada awak media mengatakan, terkait molornya pengerjaan proyek jembatan Simpang E di Desa Lubuklingkuk, Kecamatan Lubukbesar, Kabupaten Bateng itu menyampaikan apresiasi terimakasih kepada awak media atas masukan informasi disampaikan.

"Ini jadi perhatian kami, terimakasih atas masukannya," kata Noviar.

Lanjutnya, dalam permasalahan pekerjaan proyek jembatan ini keterlambatan pekerjaan mungkin saja terjadi, bisa disebabkan oleh masalah teknis dan lainnya.

"Untuk pengerjaan proyek jembatan Simpange Lubuklingkuk oleh PT Bina Mulya Lampung tersebut, belum selesai pengaspalan.

Namun, semua pekerjaan yang belum selesai harus dikerjakan dalam masa tenggat 50 hari dan dikenai denda keterlambatan Rp500 ribu perharinya sebagaimana diatur dalam kontrak. Bilamana tidak selesai dikerjakan juga, maka perusahaan itu siap-siap diblacklist," tegasnya. (timmcwnews)


Sabtu, 09 November 2019 13:45


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+