KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai NIK

Selasa, 12 November 2019 | 16:43 WITA

KPK Sebut 89 Persen Penerima Bansos di Papua Tak Sesuai NIK

MCWNews.com - JAYAPURA |Dalam rapat koordinasi gerakan penertiban aset dan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial atau data penerima bantuan sosial se-provinsi Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

KPK menemukan bahwa 89% atau sekira 1,5 juta data penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total sekira 1,69 juta tidak padan dengan data nomor induk kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Rapat membahas langkah untuk melembagakan pembenahan DTKS secara sistemik.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penadatanganan komitmen dan rencana aksi pembenahan DTKS oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Papua," kata Juru  Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (12/11/2019).

KPK juga merekomendasikan agar pemprov, pemkab, dan pemkot se-Papua secara serius membangun sistem informasi dan database orang asli Papua (OAP).

Harapannya, dengan data terpadu peningkatan kesejahteraan OAP dari tahun ke tahun dapat diukur.

Febri menerangkan, dari 30 pemerintah daerah di Provinsi Papua, baru tiga kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom.

Selain membahas pembenahan DTKS, sambungnya, KPK juga terus mendorong pemda memperkuat dan mengoperasionalkan penertiban dan pengamanan aset milik pemda dengan membangun kerja sama kepada Kejaksaan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"KPK menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain," kata Febri.

Saat ini, KPK mencatat sekitar total Rp 21 miliar aset pemda se-Provinsi Papua telah diselamatkan. Berikut ini rinciannya:

- 3 bidang tanah/bangunan senilai Rp 1,45 miliar dan 42 kendaraan dinas senilai Rp 7,4 miliar milik Pemkot Jayapura;

- 17 unit kendaraan dinas milik Pemkab Jayapura senilai Rp 3,7 miliar;

- 14 unit kendaraan dinas milik Pemkab Biak Numfor senilai Rp 2,8 miliar;

- 2 unit kendaraan dinas milik Pemkab Boven Digoel senilai Rp 2,2 miliar;

- 6 unit kendaraan dinas milik Pemkab Intan Jaya senilai Rp 1,76 miliar;

- 11 unit kendaraan dinas milik Pemkab Asmat senilai Rp 1,3 miliar; dan

- 2 unit kendaraan dinas milik Pemkab Puncak Jaya senilai Rp 636 juta.

"KPK meminta kepada Pemkab Yalimo, Pemkab Supiori dan sejumlah pemda lainnya untuk menyerahkan data nilai aset yang masih dalam penguasaan pihak lain," ucap Febri.

Terkait aset-aset yang bermasalah, KPK berharap pemda bisa menyelesaikan melalui prosedur perdata dan tata usaha negara dengan penyerahan surat kuasa khusus (SKK) dari kepala daerah kepada kepala Kejaksaan. Setelah itu, Kejaksaan akan menjadi jaksa pengacara negara (JPN) bagi pemda untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan aset pemda.

"Sementara, kerja sama dengan BPN terkait upaya mendorong akselerasi sertifikasi aset tanah/bangunan milik pemda.

Dari data yang disampaikan, baru 49%, yakni 2.242 yang telah bersertifikat dari sekitar total 4.568 bidang tanah milik pemda.

KPK menilai data ini baru sebagian yang dilaporkan, diduga masih lebih banyak bidang tanah milik pemda yang belum bersertifikat," tuturnya

Dalam rangkaian kegiatan monitoring evaluasi (monev) selama sepekan ke depan di Provinsi Papua, Selasa (12/11/2019) ini KPK menyelenggarakan rapat koordinasi yang dihadiri seluruh kepala daerah beserta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Serta para pemangku kepentingan di Provinsi Papua seperti Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Ketua DPRD Provinsi juga Kabupaten/Kota, juga perwakilan Kementerian Sosial, Kejati, Polda, Kanwil BPN, BPK, BPKP, dan BPS perwakilan Papua. Rapat berlangsung di Hotel Swissbell, Jayapura.(*)


Selasa, 12 November 2019 16:43


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+