Pengamat Harap Penegak Hukum Serius Tangani Kasus Korupsi

Kamis, 14 November 2019 | 16:48 WITA

Pengamat Harap Penegak Hukum Serius Tangani Kasus Korupsi

Pengamat Kebijakan Umum, Azas Tigor Nainggolan

MCWNews.com - JAKARTA | Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di depan Forum Pimpinan Daerah mengatakan dan menegaskan akan menggigit pihak-pihak yang masih mengganggu agenda besar yang tengah dijalankan pemerintah.

Jokowi juga mengaku bisa menggigit para pengganggu itu dengan menggunakan penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, Bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin saja di sana ada yang main-main," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional  Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Kepada para peserta, Jokowi mengingatkan kembali apa yang menjadi agenda besar pemerintahan ke depan, yakni penciptaan lapangan kerja, meningkatkan ekspor sekaligus menurunkan impor. 

"Jangan pernah ada yang bermain main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri, akan saya gigit sendiri," kata Presiden Jokowi menegaskan peringatannya.

Pengamat Kebijakan Umum, Azas Tigor Nainggolan turut merespon atas pernyataan Presiden Jokowi.

Ia menjelaskan kata "Gigit" dalam pengakuan presiden Jokowi itu dimaksud sebagai tindakan menegakkan aturan demi kepastian hukum agar terlaksananya agenda pembangunan nasional.

"Artinya presiden Jokowi akan mendorong aparat penegakan hukum agar bekerja secara baik dan benar.

Secara khusus presiden akan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan penegakan hukum lebih baik lagi," jelasnya Azas di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Ia menambahkan, Berkaitan dengan kepastian hukum dan kepastian berinvestasi, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk tidak mengganggu iklim investasi.

"Presiden Jokowi mengamanatkan bahwa agenda besar pemerintah itu harus dikawal serta diwujudkan.

Salah satu agenda atau visi besarnya adalah suasana kepastian hukum dan penegakan hukum secara konsisten agar bisa mengundang investasi seluas-luasnya," tuturnya.

Mewujudkan agenda besar bisa dilakukan apabila pemerintah dan aparat hukum secara kompak bisa menjalankan kelima visi pembangunan yang dicanangkan presiden Jokowi.

Nah untuk menjalankan 5 visi pembangunan di atas dapat dilakukan apabila KPK bekerja secara baik, berani dan tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kinerja penegakan yang baik dari KPK sangat dibutuhkan agar bisa membuka terwujudnya agenda besar pembangunan pemerintah.

Azas juga menyebut salah satu kasus besar, adalah laporan masyarakat terhadap Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) uang terindikasi korupsi dan mengganggu investor pembangunan pelabuhan Marunda.

Kasus indikasi korupsi yang dilakukan M Sattar Taba ini jelas mengganggu iklim investasi dan menggangu pembangunan infrastruktur pelabuhan Marunda yang mampu menyerap ribuan kesempatan bekerja dan dapat meningkatkan ekspor nasional.

Dalam hal ini PT KBN mengganggu mitra bisnisnya, investor swasta PT Karya Citra Nusantara agar bisa melakukan pengawasan manajemen sehingga bisa menggunakan keuangan semaunya.

Tindakan terindikasi korupsi oleh M Sattar Taba ini sudah pernah dan sudah beberapa kali dilaporkan masyarakat ke Polda Metro Jaya serta kantor KPK.

Sayangnya perkembangan penanganan kasusnya masih mengambang begitu saja dan hingga kini KPK belum pernah memeriksa apalagi menangkap Sattar Taba Direktur PT KBN.

Padahal jelas ada unsur kerugian negera yang cukup besar bahkan pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SP.Dik/ 3712/ VIII/2018/ Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 13 Agustus 2018 lalu.

Surat ini ditembuskan kepada dua terlapor, yakni Sattar Taba dan Direktur Keuangan Karya Citra Nusantara (KCN) Ahmad Khusyairi.

"Akan tetapi belum bekerjanya secara baik aparat penegak hukum yakni kepolisian dan KPK ini akan menimbulkan pandangan negatif terhadap iklim investasi nasional.

Pembiaran dan menggantungnya penanganan laporan indikasi korupsi oleh M. Sattar Taba ini dapat menjadi cermin buruk kinerja aparat hukum kepolisian dan KPK," pungkasnya. (*)


Kamis, 14 November 2019 16:48


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+