Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Baliho Balon Bupati Kendal Diduga Tak Bayar Pajak

Selasa, 07 Januari 2020 | 02:27 WITA

Baliho Balon Bupati Kendal Diduga Tak Bayar Pajak

Ilustrasi

MCWNews.com - KENDAL | Maraknya gambar para bakal calon Bupati Kendal yang terpasang dihampir seluruh pelosok Kendal diduga tak berizin dan masih 'ngemplang' duit pajak. 

Hal ini sebagaimana dibenarkan Sekretaris Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakaeuda) Kabupaten Kendal, A.K. Wijayanti mengatakan biasanya yang membayar pajak sudah diproses dan ada rekomendasi dari Dinas perizinan.

"Intinya gambar bakal calon (balon) Bupati Kendal yang saat ini sudah terpasang semuanya belum bayar pajak, makanya Kami akan segera koordinasi dengan Satpol PP untuk segera ditertibkan," ujarnya, Senin, (6/01/2020).  

Sementara itu Ketua KPUD Kendal, Hevy lndah Oktaria saat di konfirmasi melalui divisi tehnisnya Rochimudin, justru pihaknya belum mengatur atas hal tersebut. Karena Mereka belum ditetapkan sebagai Calon Bupati oleh KPUD Kendal.

"Kami tidak mengatur terkait alat peraga di luar masa kampanye. Karena saat ini baru tahap pendaftaran perseorangan," ungkapnya.

Bahkan Rochimudin juga menjelaskan proses pendaftaran calon perseorangan juga baru pada tahap penyerahan dokumen yang dimulai sejak 19 sampai tanggal 23 Pebruari 2020 yang dokumennya harus mencapai 58.398  dokumen yang tersebar minimal di 11 kecamatan.

"Sekali lagi PKPU tidak mengatur sebelum di tetapkan Calon Bupati Kendal dan  masa kampanye, karena kampanye baru di mulai 11 juli sampai 19 september 2020 dan kalau ingin tahu terkait pelanggaran atau tidaknya bisa ditanyakan ke Bawaslu yang mengawasi proses pemilu," tegasnya. 

Senada juga sebagaimana disampaikan Pihak Bawaslu Kendal, Arief Musthofifin menjelaskan bahwa sebelum menjadi calon, memasang alat peraga, tidak bisa disebut alat peraga kampanye.
Tetapi alat peraga sosialisasi, warga negara Kendal berhak untuk eksis, karena bukan calon.

"Bawaslu belum punya kewenangan status alat peraga tersebut, melanggar atau tidaknya.

Karena saat ini memang belum menjadi kewenangan Bawaslu, Kami punya kewenangan setelah ada penetapan calon oleh KPU.

Itu mungkin bisa melanggar kalau ada aturan atau Perda karena menyangkut iklan," jelasnya.

Selanjutnya Sekretaris Satpol PP Kendal, Hasyim Tri Joko berjanji akan menertibkan gambar balon Bupati Kendal  yang sudah terpasang di beberapa tempat dengan dalih sosialisasi. 

"Kami masih menunggu dari pihak badan keuangan Kabupaten Kendal, Saya menunggu surat dari pihak instansi terkait jika mengirim surat untuk penertiban, kami akan segera tertibkan" ujarnya.

"Apalagi yang melanggar perda akan langsung kami cabut, contohnya iklan yang melintang mengganggu jalan, serta iklan yang tidak membayar pajak, permintaan dari UPD kami bisa langsung melangkah ambil tindakan, intinya kami menunggu dari pihak BAKEUDA," tegasnya

Terpisah, Sekretaris Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi ( GNPK ) Jawa Tengah, Rahmat Da'wah menyesalkan para balon Bupati Kendal yang memasang gambarnya tanpa izin, belum membayar pajak.

"Mestinya pihak Pemerintah Kabupaten Kendal pro aktif menghitung gambar-gambar yang terpasang agar segera membayar pajak.

Dan Satpol PP bisa segera untuk menertibkannya. Karena itu Khan bisa  menjadi  preseden Buruk, Balon Pemimpin Kendal koq tidak memberi contoh yang baik bagi Rakyatnya," ujarnya.

Bahkan Rahmat juga menegaskan, jika Mereka tidak membayar pajak bisa diartikan telah merugikan keuangan negara.

"Secara kasat mata bisa dihitung berapa pajaknya yang mestinya masuk ke kas daerah, dan kalau mereka ngemplang yang dirugikan keuangan negara," pungkasnya. (Lendra)


Selasa, 07 Januari 2020 02:27


TAGS:




Berita Terkait :


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya:

 

+