Haris Azhar Kecam Pemkab Raja Ampat Rampas Tanah Ulayat Masyarakat

  • 07 Februari 2020 12:06 WITA
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar
Males Baca?

MCWNews.com - TIMIKA | Lokataru, Kantor Hukum dan HAM, selaku kuasa hukum masyarakat mengecam tindakan perampasan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, oleh pemerintah setempat. 

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengklaim telah menemukan sejumlah fakta yang menunjukkan praktik perampasan hak atas tanah ulayat milik keluarga Hj. Salim seluas kurang lebih 3 hektar di Waisai.  

Pemkab Raja Ampat, katanya, melakukan peminjaman tanah dari masyarakat hukum adat melebihi jangka waktu sebagaimana diperjanjikan dalam surat perjanjian peminjaman tanah, yaitu selama dua tahun, dari tahun 2004-2006. 

"Terhadap peminjaman tanah tersebut, Pemkab Raja Ampat tidak kunjung melakukan pengembalian tanah kepada masyarakat hukum adat hingga saat ini," kata Haris ketika dihubungi dari Timika, Jumat (7/2/2020).

Ia mengatakan, Pemkab Raja Ampat merampas tanah tersebut melalui pengajuan penerbitan Sertifikat Hak Pakai kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Raja Ampat, yang diterbitkan pada tahun 2007 dan 2008.

Menurut dia, hal ini dilakukan Pemkab Raja Ampat secara diam-diam dan tanpa melalui alas hak dari masyarakat hukum adat berupa persetujuan peralihan hak atas tanah ulayat. 

"Tindakan Pemkab Raja Ampat telah secara nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," kata Haris selaku kuasa hukum masyarakat. 

Di samping itu, katanya, Pemkab Raja Ampat telah menjanjikan pemberian ganti rugi atau kompensasi atas tanah tersebut melalui forum sidang APBD Perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun 2018, tanggal 20 September 2018.

Ganti rugi/kompensasi tersebut kemudian sudah dianggarkan pada APBD Perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun 2018.

"Namun, hingga saat ini, Pemkab Raja Ampat tidak kunjung melakukan pembayaran sehingga pemerintah telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap masyarakat hukum adat," sesal Haris. 

Haris mengatakan, masyarakat hukum adat telah menempuh langkah-langkah persuasif dan menunjukkan itikad baik berupa mendatangi langsung Kantor Pemkab Raja Ampat dan mengajak Bupati Raja Ampat untuk berdialog mengenai permasalahan ini.

"Namun Pemkab Raja Ampat tidak menunjukkan itikad baik berupa konfirmasi atau penjelasan atas tidak kunjung dibayarkannya ganti rugi/kompensasi tersebut," katanya. 

Atas fakta-fakta tersebut, Pemkab Raja Ampat dalam hal ini Bupati Raja Ampat, dituntut menghormati ketentuan hukum yang berlaku, serta memerhatikan hak-hak masyarakat hukum adat yang tanahnya dirampas secara sewenang-wenang.

Kemudian, Pemkab Raja Ampat dalam hal ini Bupati Raja Ampat diminta segera menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pembayaran kepada pihak keluarga Hj. Salim sesuai dengan nominal kesepakatan yang sudah disetujui dalam sidang APBD Perubahan Kabupaten Raja Ampat tahun 2018. (Sev)



TAGS :

Komentar