Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Pulau Mansinam Manokwari

  • 11 Februari 2020 10:26 WITA
Kunjungan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo ke Pulau Mansinam di Manokwari, Papua Barat
Males Baca?

MCWNews.com - MANOKWARI | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan segera merampungkan perencanaan pembangunan jembatan penghubung Manokwari-Pulau Mansinam, Provinsi Papua Barat pada tahun 2020.

Pulau Mansinam merupakan salah satu pulau lahirnya sejarah peradaban Papua, melalui peran misionari yang mengabarkan kabar baik dalam Injil atau sejarah masuknya Injil ke tanah Papua yang diperingati setiap tanggal 5 Februari. 

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan kedatangannya ke Pulau Mansinam merupakan tindak lanjut dari adanya aspirasi masyarakat melalui pemerintah Provinsi Papua Barat yang meminta dibangunnya jembatan penghubung antara Pulau Mansinam dengan Kota Manokwari. 

“Jadi kedatangan saya ini merupakan komitmen atau keseriusan kita dalam membahas rencana pembangunan jembatan ke Pulau Mansinam,” ungkapnya kepada wartawan usai meninjau lokasi pembangunan jembatan Mansinam, Senin (10/02/2020). 

Wempi mengatakan mengapa penting jembatan ini dibangun, sebab Pulau Mansinam merupakan lokasi sejarah peradaban manusia Papua yang diperingati setiap tahun. 

“Jadi setiap tahun ada ribuan masyarakat Papua, bahkan dari luar Papua datang berbondong-bondong memperingati perayaan masuknya Injil ke Tanah Papua. Tetapi, kita belum juga mempersiapkan infrastruktur yang baik bagi masyarakat,” katanya. 

Mantan Bupati Jayawijaya itu mengharapkan, dengan adanya rencana pembangunan jembatan penghubung ini, masyarakat bisa dengan nyaman dan aman untuk memperingati hari sejarah di Tanah Papua ini. 

“Kalau selama ini kita harus menyebrang ke Pulau dengan menggunakan speedboad, Kedepan kita harapkan masyarakat sudah bisa menyebrang dengan menggunakan jembatan yang dibangun oleh negara,” katanya. 

Wempi menegaskan pembahasan pembangunan jembatan ini telah ia bahas bersama Menteri PUPR. Dimana pihaknya mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Papua, segera membuat surat permintaan langsung kepada pemerintah pusat melalui Kemerinterian PUPR, agar progres perencanaan bisa dilaksanakan. 

“Akan tetapi kita sudah minta teman-teman Balitbang untuk melalukan kajian, sehingga dengan adanya kajian itu, kita segera mendorong konsultan untuk melakukan desain perencanaan dan itu saya harapkan bisa dilaksanakan tahun ini, agar progres pembangunan bisa kita laksanakan tahun depan,” pungkasnya. 

Ia menambahkan, dari diskusinya dengan perwakilan balai di Papua Barat dan Provinsi Papua Barat, ada tiga alternatif lokasi rencana pembangunan jembatan itu, yakni pertama Inggandi Lemon-Pulau Mansinam dengan jarak 1,4 KM, kedua Biriyosi-Pulau Lemon-Pulau Mansinam dengan jarak 2,3 KM dan Pasir Putih Kuburan-Pulau Mansinam 1,1 KM. 

“Tim Balitbang bersama teman-teman di Balai Papua Barat nanti akan mempertimbangkan ketiga lokasi ini, mana yang lebih efektif dibangun. Kemudian lokasi pulau ini juga ada rute kapal, begitu juga dengan sisi pembiayaan serta dampak lingkungan,” paparnya. 

Politisi Partai PDI Perjuangan itu menambahkan jembatan ini juga diharapkan menjadi Icon bagi Provinsi Papua Barat terlebih khusus di Kota Manokwari ini. 

“Tapi, jembatan ini kalau jadi dibangun bukan hanya bagi masyarakat Papua Barat, melainkan untuk orang yang ada di Tanah Papua. Perencanaannya harus di buat bagus, sehingga jembatan ini akan dibangun indah sehingga ia menjadi icon bagi daerah ini,” lugasnya. 

Gubernur Papua Barat, D Mandacan menegaskan, pihaknya berterima kasih dengan hadirnya Wakil Menteri PUPR ke Manokwari, untuk menindak lanjuti permintaan masyarakat agar dibangun jembatan di Pulau Mansinam ini. 

“Jadi kehadiran Wamen PUPR merupakan komitmen beliau dari pembahasan kita sebelumnya, yang mengharapkan dibangunnya jembatan penghubung ke Pulau Mansinam ini,” ungkapnya saat mendampingi Wamen PUPR. 

Ia menegaskan, apabila pemerintah pusat membangun jembata Mansinam ini, maka pihaknya dari sisi pemerintah daerah akan mempersiapkan pelepasan hak ulayat tanah adat. 

“Saya pikir jelas, ketika pemerintah pusat melakukan pembangunan di daerah, maka kita di daerah berkewajiban untuk mempersiapkan lokasi lahannya,” tuturnya. 

Mandacan menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya penolakan dari masyarakat, dengan mengatakan kalau pro kontrak itu wajar, hanya saja pembangunan jembatan ini harus bisa dilaksanakan. 

“Kalau kita lihat sudut pandang masing-masing, tentu tidak akan ketemu. Jembatan ini kan ada hubungannya dengan ekonomi, pemerintahan, religius dan sebagainya. Jadi pasti akan ada solusi. Kita akan duduk bersama dan hasilnya pasti akan ada solusi,” pungkasnya.(Charles/tim)



TAGS :

Komentar