Kasus Korupsi PN Jakbar, Praktisi Hukum Minta Usut Pemberi Suap

  • 10 April 2020 21:15 WITA
Hendra Onggowijaya, SH
Males Baca?

MCWNews.com - JAKARTA | Sehubungan dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung yang memecat pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait dengan pungli Rp15 juta sebagaimana Disposisi Ketua Mahkamah Agung Tanggal 26 Maret 2020 seperti bdilansir dari website Bawas Mahakamah Agung.

Praktisi Hukum Hendra Onggowijaya, SH       mengapresiasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut.

"Kami sangat mengapresiasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih. Dengan demikian perbuatan gratifikasi tersebut telah terbukti, sehingga PNS berinisial TS tersebut dikenakan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian," kata Hendra dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (10/4/2020).

Ia menambahkan, namun Keputusan Mahkamah Agung tersebut masih sebatas pada etik dan belum menyentuh pada substansi hukumnya, sehingga  dikhawatirkan belum dapat menimbulkan efek jera kepada pemberi atau penerima gratifikasi, yang mana dalam hal ini pemberi Gratifikasi masih belum tersentuh oleh hukum.

padahal berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri  dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap  melekat pada jabatan  atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara  paling lama 3 tahun  dan atau denda  paling banyak Rp150 juta.

"Kami berpendapat, Karena kasus ini telah menjadi atensi masyarakat dan melibatkan KPK, seharusnya KPK menindaklanjuti kasus ini ke ranah hukum pidana, bahkan KPK juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian  dan/atau Kejaksaan," imbuhnya.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi Dalam hal Tindak Pidana Korupsi  tidak memenuhi ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( kerugian negara di bawah 1 miliar). Komisi Pemberantasan Korupsi WAJIB menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada Kepolisian  dan/atau Kejaksaan.

Pada saat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diundangkan telah terjadi polemik pro dan kontra di masyarakat terhadap UU KPK yang baru ini, dan sekarang melalui kasus ini akan menjadi ujian bagi pimpinan KPK apakah benar akan melaksanakan  UU atau membiarkan kasus ini menguap begitu saja? Karena pada saat kasus ini terungkap, unsur KPK turut terlibat bersama Bawas Mahkamah Agung dalam operasi tersebut.

Pihaknya meminta kepada Pimpinan KPK agar dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan UU yaitu menyerahkan kasus ini ke Kepolisian atau Kejaksaan untuk ditindaklanjuti agar tuntas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya bagi pencari keadilan di Indonesia. 

"Tidak adil apabila penerima gratifikasi terkena hukuman sementara pemberi gratifikasi tidak tersentuh oleh hukum, sehingga seluruh pihak-pihak seperti Pemberi gratifikasi, Advokat atau pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus gratifikasi di PN Jakarta Barat pada februari 2020 lalu harus diperiksa oleh penyidik  guna membuat terang benderang kasus ini, apalagi jangan sampai ada stigma ketidakadilan bagi mereka yang pernah terkena kasus Gratifikasi dan dihukum oleh Pengadilan," pungkasnya.(tim)



TAGS :

Komentar