ICW Sebut Trend Korupsi Dana Desa Meningkat Tiap Tahun

  • 18 November 2019 00:29 WITA
Males Baca?

MCWNews.com - JAKARTA | Polemik desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu, mendapat respon dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta kasus tersebut harus segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan, catatan ICW mencatat Dana Desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Catatan ICW, korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus. Kasus tersebut meningkat menjadi 48 kasus pada 2016 dan naik lagi menjadi 98 dan 96 kasus pada 2017 dan 2018.

Peneliti ICW Egi Primayogha menyebut dengan kata lain, korupsi Dana Desa selama 2015-2018 mencapai 252 kasus.

Seiring dengan peningkatan tersebut, ICW mencatat jumlah kepala desa yang terjerat korupsi di desa juga ikut naik. Catatan mereka, sebanyak 214 kepala desa tersangkut kasus korupsi selama periode tersebut.

Rinciannya adalah: 15 kepala desa terjerat pada 2015, 61 terjerat pada 2016, 66  terjerat pada 2017, dan 89 lainnya terjerat pada 2018.

"Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap. Kasus korupsi anggaran desa ini menyebabkan total kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar," kata Egi Primayogha, Sabtu (16/11/2019).

Menurutnya, pemerintah seharusnya serius menyelesaikan permasalahan korupsi dan desa fiktif dan bukan saling sanggah.

Namun, alih-alih berupaya menuntaskan permasalahan, sejumlah instansi pemerintah justru saling sanggah perihal desa fiktif.

Semua pihak mestinya serius menyelesaikan permasalahan ini.

"Instansi yang berwenang seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, BPK, dan aparat penegak hukum harus turun tangan untuk memeriksa secara langsung dugaan desa fiktif," ujarnya.

Ia menegaskan, Pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mencakup desa-desa terindikasi fiktif yang namanya kadung tersebar di publik luas.

Beberapa desa yang diduga fiktif diantaranya tiga desa di Konawe, Sulawesi Tenggara dan tiga desa di Nias Barat, Sumatera Utara.

"Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT juga dinilai mesti bertanggung jawab terhadap pendataan, mulai dari verifikasi, pengawasan, pembinaan, dan sinergi antar instansi," imbuhnya.

Kementerian Keuangan juga harus konsisten memperketat mekanisme pencairan.

ICW meminta Kementerian Keuangan menghentikan kucuran dana desa apabila terdapat penyelewengan terkait penyaluran dana desa.

Sanksi juga patut diberikan kepada aparat pemerintah di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

"Selain itu, BPK juga harus serius melakukan audit terhadap dugaan penyelewengan tersebut.

Hasil pemeriksaan juga harus diumumkan kepada publik," pungkasnya.(*)



TAGS :

Komentar