Kemendagri Diminta Berikan Atensi Khusus pada Papua

Sabtu, 30 November 2024 09:12 WITA

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto saat menegaskan pentingnya langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih, Jumat (29/11/2024).

JAKARTA – Pemerintah terus menaruh perhatian pada pembangunan di Papua. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan, Akuntansi, dan Pelaporan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) di Yello Hotel, Jakarta, Jumat (29/11),

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya langkah strategis untuk menjawab berbagai persoalan di Bumi Cenderawasih.

“Kalau Papua mendapatkan atensi khusus dari Bapak Presiden Prabowo, tentu harus diturunkan, dijabarkan oleh kami semua sebagai pembantu presiden,” kata Bima.

Presiden Prabowo Subianto, jelas Bima, menempatkan Papua sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional. Hal itu diwujudkan melalui alokasi anggaran yang signifikan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), sejak tahun 2002 hingga 2021, pemerintah telah mengalokasikan dana untuk Papua mencapai Rp100 triliun, yang terdiri dari dana otonomi khusus (otsus) sebesar Rp75 triliun dan dana tambahan infrastruktur sekitar Rp24 triliun.

Bima menambahkan, alokasi anggaran ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. “IPM Papua kini tidak lagi berada dalam kategori rendah, tetapi sudah meningkat ke kategori sedang,” ujarnya.

Menurut Bima, kemajuan ini juga didukung oleh kebijakan affirmative action yang diterapkan di enam provinsi di Papua. “Tentu bagaimana kita menyerap dana itu, bagaimana kita mengeksekusi program, dan mempertanggungjawabkan itu juga harus luar biasa. Harapan itu besar,” tegasnya.

Namun, Bima mengingatkan bahwa penambahan anggaran setiap tahun tidak cukup tanpa transparansi dan akuntabilitas. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa anggaran yang disalurkan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Papua.

"Setiap provinsi pasti ada kendalanya. Karena itu, Bimtek seperti ini, sesi-sesi seperti ini, sebetulnya mengurai kendala-kendala apa yang dihadapi sehingga APBD tidak terserap dengan baik,” jelasnya.

Bima juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen untuk menempatkan Indonesia di posisi lima besar ekonomi dunia pada 2045. Untuk mewujudkan target tersebut, setiap daerah, termasuk Papua, harus memberikan kontribusi yang signifikan.

Ia menegaskan, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terserap dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak akan meningkat. Oleh karena itu, sistem transparansi dan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Papua.

“Yang paling penting adalah memastikan penyaluran anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian di Papua,” pungkas Bima. 
Reporter: Andre

• TAGS:
• Kemendagri
• Bima Arya
• SIPD-RI
• Papua