Kemendagri Dorong Papua Tengah Tingkatkan PAD untuk Kemandirian Fiskal

Jumat, 09 Mei 2025 14:16 WITA

Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo.

NABIRE – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dorongan ini disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tengah di Nabire, Kamis (8/5/2025).

“Peningkatan PAD tidak hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga membangun kemandirian dan ketahanan fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan,” ujar Yusharto di hadapan jajaran Pemprov Papua Tengah.

Menurutnya, di tengah upaya efisiensi anggaran dan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus lebih proaktif dan inovatif menggali potensi penerimaan lokal. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan, menurunkan ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami harap melalui komitmen yang kuat dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, ekonomi Papua Tengah dapat tumbuh secara konsisten,” tambahnya.

Ia menyebut sejumlah sektor unggulan yang dapat dioptimalkan untuk mendongkrak PAD Papua Tengah, antara lain sektor pertanian, pertambangan, dan perikanan—khususnya komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, dan tongkol—serta sektor perkebunan seperti kopi. Yusharto menekankan pentingnya pengelolaan sektor tersebut secara strategis dan berkelanjutan.

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, Yusharto mengungkapkan sekitar 60 persen pendapatan Papua Tengah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menempatkan Papua Tengah dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal lemah.

“Hal ini yang perlu kita benahi bersama agar PAD di Papua Tengah dapat ditingkatkan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusharto juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan efisiensi belanja daerah. Menurutnya, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan harus dilakukan secara terintegrasi serta didukung pengelolaan sumber daya aparatur dan keuangan secara optimal.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat mengatur alokasi sumber daya aparatur maupun keuangan dalam menyusun perencanaan pembangunan agar tepat sasaran dan saling terintegrasi,” pungkasnya.

Editor: Lan

• TAGS:
• Kemendagri
• Papua Tengah
• PAD
• Pendapatan Asli Daerah