Menteri PKP dan Mensos Sambangi KPK, Ini yang Dibahas

Rabu, 19 Maret 2025 14:14 WITA

Menteri PKP Maruarar Sirait dan Mensos Syaifullah Yusuf saat menyambangi Kantor KPK, Jakarta. (Foto: Satrio/MCW)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Selasa (18/3/2025).

Kedua menteri tersebut datang ke KPK untuk membahas pembenahan data penerima manfaat program perumahan subsidi agar lebih tepat sasaran. Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo mengingatkan, validitas dan pembaruan data penerima subsidi harus dijaga agar tepat sasaran.

"Apakah penerima manfaat orangnya sudah tepat sesuai klasifikasi yang diatur. Ini yang harus diperhatikan. Selain itu, sumber data dan pembaruan data juga harus dijaga. Datanya harus update,” ujar Ibnu Basuki.

Senada dengan itu, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan pentingnya keakuratan data. “Data penerima manfaat rumah subsidi juga harus real. Orang yang menerima ada, jelas sesuai dengan identitas, dan kondisi ekonominya sesuai ketentuan,” kata Tanak.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan integrasi data sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Integrasi ini bertujuan untuk menyatukan berbagai data yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

BPS kini menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Selain itu, data dari Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan PLN turut dipadatkan guna memastikan ketepatan sasaran program pemerintah.

“Integrasi sudah kami selesaikan awal Februari 2025. Nanti semua program dan sasaran pemerintah mengacu pada data tunggal ini. Dalam DTSEN, setiap individu memiliki NIK tunggal, dengan jumlah individu yang memiliki KTP mencapai 285 juta. Sementara itu, jumlah KK yang dipadatkan dari data Dukcapil mencapai 93 juta,” ungkap Amalia.

Ia juga menambahkan bahwa data ini akan diperbarui setiap tiga bulan dengan melibatkan Kementerian Sosial melalui dinas sosial di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan adanya penyimpangan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Seharusnya, program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) guna meningkatkan kualitas rumah mereka melalui bantuan stimulan untuk renovasi atau pembangunan rumah.

“Namun ada oknum yang membeli dalam jumlah banyak, lalu menyewakan atau bahkan menjual kembali rumah subsidi tersebut,” ungkapnya. Ia berharap dengan adanya DTSEN, penyimpangan semacam ini dapat ditekan.

• TAGS:
• Menteri PKP
• Mensos
• Maruarar Sirait
• Syaifullah Yusuf
• KPK