Kejagung Dalami Pesawat Jet Sandra Dewi dan Perjanjian Pranikah

Selasa, 28 Mei 2024 12:54 WITA

Tim Penyidik memeriksa 2 tersangka dan 11 saksi, termasuk artis Sandra Dewi, Rabu (15/5/2024).

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Pada Rabu (15/5/2024), Tim Penyidik memeriksa 2 tersangka dan 11 saksi, termasuk artis Sandra Dewi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi harta kekayaan dan aset para tersangka yang diduga kuat merupakan hasil kejahatan.

"Pemeriksaan tersebut dilakukan guna melakukan klarifikasi harta ataupun aset milik para Tersangka yang bisa atau tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga diduga kuat sebagai hasil kejahatan," jelas Dr. Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Salah satu fokus pemeriksaan adalah aset Sandra Dewi, istri salah satu tersangka, Harvey Moeis (HM). Tim Penyidik mendalami terkait aset yang terindikasi berasal dari tindak pidana HM, seperti pesawat jet.

Tim Penyidik ingin mengetahui tipe, kepemilikan, tahun perolehan, tempat penyimpanan, nama, dan nomor registrasi pesawat jet tersebut.

Selain itu didalami soal perjanjian pranikah: Tim Penyidik ingin memastikan kebenaran dan waktu pembuatan perjanjian pranikah antara Sandra Dewi dan HM.

Hingga saat ini, Kejagung telah melakukan langkah-langkah penyitaan dan pemblokiran aset, antara lain pemblokiran 66 rekening dan 187 bidang tanah/bangunan, penyitaan sejumlah uang tunai, 55 unit alat berat, dan 16 unit mobil.

Lalu melakukan penyitaan 6 smelter di Kepulauan Bangka Belitung dengan total luas 238.848 m2. Selanjutnya penyitaan 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tangerang Selatan.

Penyitaan 6 smelter akan ditindaklanjuti dengan pengelolaan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjaga nilai ekonomis dan meminimalisir dampak sosial.

Upaya Kejagung dalam mengklarifikasi harta kekayaan para tersangka dan melakukan penyitaan aset merupakan langkah penting dalam proses pemulihan kerugian negara. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan pengembalian keuangan negara yang dirugikan akibat dugaan korupsi tersebut.

Editor: Lan

• TAGS:
• JAKARTA
• Kejagung
• Dr. Ketut Sumedana