Menteri PKP Minta Aset BUMN Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat

Rabu, 23 April 2025 20:28 WITA

Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (23/4/2025). (Foto: Kementerian PKP)

JAKARTA — Menteri Pekerjaan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk memberikan akses bagi asosiasi pengembang perumahan dalam memanfaatkan lahan milik BUMN sebagai lokasi pembangunan perumahan rakyat.

Permintaan ini disampaikan saat kunjungan kerja Menteri BUMN ke Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Senin (22/4/2025). Menurut Maruarar, potensi pemanfaatan aset BUMN untuk perumahan cukup besar dan dapat mendorong ketersediaan hunian layak bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

"Banyak asosiasi pengembang yang juga ingin membangun hunian di atas lahan milik BUMN. Nanti kita akan konsolidasi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dan pengembang terkait lokasi lahan yang ada dan bisa dibangun perumahan," ujar Maruarar.

Kementerian PKP, lanjut Maruarar, juga membuka peluang masuknya investasi dari luar negeri yang berminat membangun hunian bagi masyarakat di sejumlah titik lokasi lahan baik milik BUMN maupun lahan lainnya yang sesuai peruntukkannya.

Dalam pertemuan tersebut, mantan politikus PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi dukungan Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT KAI, Pelindo, dan Perumnas yang dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan.

"Saya berterima kasih pada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, yang telah mengundang ekosistem perumahan BUMN dan menyampaikan informasi serta data lokasi lahan milik PT KAI, Pelindo, dan Perumnas," tutur Maruarar.

Ia menegaskan bahwa sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian BUMN merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto, agar program pro-rakyat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja sektor informal.

Lebih lanjut, Maruarar menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan pengembang terkait penyaluran alokasi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Tahun ini, tersedia dana untuk pembangunan 220 ribu rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk asisten rumah tangga (ART).

Ia juga menyoroti pentingnya peran Bank Indonesia (BI) dalam mendukung pendanaan program perumahan lewat kebijakan makro yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Sesuai perintah Presiden bahwa program perumahan jangan hanya menyasar mereka yang punya gaji tapi juga harus bisa dinikmati oleh wong cilik termasuk tukang bakso, tukang sayur bahkan ART atau asisten rumah tangga juga harus bisa miliki rumah bersubsidi," tegas pria yang akrab disapa Ara ini.

• TAGS:
• Kementerian PKP
• BUMN
• Perumahan Rakyat
• Menteri PKP
• Erick Thohir
• Maruarar Sirait