Pemerintah Bentuk Pokja untuk Berantas Praktik Pinjol Ilegal

Rabu, 22 Januari 2025 13:04 WITA

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Pemerintah melalalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berencana membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk menindak tegas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi tingkat menteri pada Senin (21/1/2025). Pokja Pemberantasan Pinjaman Online ini akan diketuai oleh Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menerangkan, Pokja ini nantinya bertugas merumuskan kebijakan komprehensif terkait pengawasan dan penanganan pinjaman online, baik yang beroperasi secara legal maupun ilegal.

"Kami perlu segera melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi yang mengatur pinjaman online agar selaras dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen," tegas Yusril.

Pemerintah, lanjut Yusril, bakal menindak tegas pelaku pinjol ilegal. Bahkan, kepolisian telah diberikan wewenang penuh untuk melakukan tindakan tegas sesuai Pasal 213 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Selain itu, pemerintah akan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mencakup regulasi terkait layanan peer-to-peer lending. Menurut Yusril, penyusunan RPP dinilai mendesak dan tidak memerlukan Izin Prakarsa, mengingat telah mendapat arahan langsung dari Presiden.

"Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama. Masyarakat harus dilindungi dari suku bunga yang mencekik dan praktik penagihan yang mengancam," tambah Yusril.

Sementara, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait pinjaman online ilegal ini.

"Kami akan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi mengenai pinjaman online yang resmi dan yang ilegal, selain itu melalui Dukcapil kami dapat menelusuri apakah data Masyarakat disebarkan oleh pinjol-pinjol tersebut. Jika nanti kami menemukan ada pinjol yang menyebarluaskan data Masyarakat tanpa izin dapat kami langsung laporkan untuk ditindak secara hukum," jelas mantan Kapolri tersebut.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen serius pemerintah untuk menertibkan industri keuangan digital yang terus berkembang pesat. Dengan sinergi antara kementerian terkait, otoritas keuangan, dan penegak hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh layanan pinjaman online ilegal.

Editor: Ran

• TAGS:
• Pemerintah
• Pinjaman Online
• Pinjol
• Yusril Ihza Mahendra