Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Akan Kunker ke Jepang, Ini Pesan Menohok Pj Bupati Triwarno
Senin, 27 Mei 2024 15:07 WITA

Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo saat wawancara dengan wartawan, Sabtu (20/5/2023). (Foto: Edy/mcw)
Males Baca?
JAYAPURA - DPRD Kabupaten Jayapura mewacanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Jepang dalam waktu dekat. Kunker ini akan diikuti seluruh anggota DPRD dan Kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Jayapura.
Hal itu diakui Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo Kepada awak media di Sentani. Klemens menyebut kunker tersebut telah dianggarakan melalui APBD senilai Rp2 Miliar.
“Ya, kita sudah jadwalkan dalam waktu dekat. Agendanya untuk melihat dan mempelajari terkait lapangan kerja, kepariwisataan, dan perkebunan," kata Klemens, beberapa waktu lalu.
Klemen meyakinkan bahwa akan ada hasil yang baik bagi daerah dari hasil kunjungan ke Jepang tersebut.
Sementara terkait hal itu, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo turut berkomentar. Ia mendukung pernyataan Ketua LSM Papua Bangkit Hengky Jokhu, Ketua PPM Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi dan Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika DPRD Kabupaten Jayapura Sihar Lumban Tobing yang menyatakan DPRD Kabupaten Jayapura tidak perlu plesiran atau kunjungan kerja keluar negeri (Jepang) karena berpotensi sebagai pemborosan anggaran.
Kritik itu mengingatkan DPRD Kabupaten Jayapura sebagai wakil rakyat, yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat Bumi Khenambay Umbay.
"Jadi yang jelas seperti begini, apapun belanja pemerintah itu harus bermanfaat ke masyarakat," ujar Triwarno Purnomo ketika ditanya wartawan usai menghadiri kegiatan Hari Bhakti Dokter Indonesia (HBDI) di RSUD Youwari, Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Sabtu (20/5/2023).
Triwarno juga mengingatkan, setelah kunjungan studi banding atau kunker ke luar negeri dilakukan anggota dewan perlu melaporkan hasil kunjungannya kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari kunker tersebut.
"Kalau itu studi banding atau apapun itu namanya, yang jelas harus bisa membawa dampak dan juga perubahan di masyarakat dari hasil studinya itu," jelas mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini.
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar