Bupati Bintuni Bantah Diperiksa Komnas HAM

Senin, 27 Mei 2024 05:39 WITA

Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,MT didampingi Plt Kepala Kesbangpol Teluk Bintuni Reinhard Maniagasi saat memberikan keterangan pers kepada para wartawan di Manokwari, Jumat (7/10/2022), (Foto: hms)

MCWNEWS.COM, MANOKWARI - Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw merasa tidak nyaman dengan adanya pemberitaan di salah satu media nasional yang berjudul "Komnas HAM Periksa Bupati Teluk Bintuni Soal KKB Bantai  Pekerja Jalan Trans Papua Barat".

Petrus Kasihiw kemudian melakukan klarifikasi terkait berita yang dimuat hari ini, Jumat (7/10/2022).

"Berkaitan dengan headline pemeriksaan, saya rasa perlu menjelaskan bahwa undangan yang disampaikan oleh Komnas HAM adalah meminta keterangan dari Pak Kapolda, Bapak Gubernur, Pangdam, dan juga saya selaku Bupati Teluk Bintuni karena kejadiannya di Distrik Moskona Barat," tuturnya, Jumat (7/10/2022) sore di kediamannya.

Dirinya menegaskan bukan diperiksa melainkan dimintai informasi atau keterangan yang diperlukan Komnas HAM untuk lebih memperjelas duduk persoalan ini. 

Dikatakan, seharusnya Komnas HAM ke TKP. Tapi karena situasi dan kondisi, Komnas HAM mengundang dirinya untuk menyampaikan beberapa informasi.

Kasihiw lantas mengaku ditanya beberapa hal oleh Komnas HAM seperti bagaimana peran Pemda Bintuni setelah kejadian ini, dan bagaimana peran Pemda Bintuni dalam rangka mengantisipasi situasi atau kejadian. 

"Saya sudah katakan bahwa daerah ini merupakan daerah yang berpotensi tindak kriminal oleh kelompok-kelompok tertentu, maka kita sudah tempatkan pengamanan di Distrik Moskona Barat. Bahkan di daerah Maybrat dilakukan hal yang sama, di Tambrauw juga. Tapi kemungkinan itu terjadi dikarenakan kita tidak mungkin bisa mengontrol setiap suasana dan situasi," bebernya.

Dijelaskan, aparat keamanan juga ada tapi mereka tidak menyangka akan terjadi hal-hal seperti itu karena biasanya situasi landai-landai saja.

{bbseparator}

"Masyarakat juga biasanya menginformasikan kepada kami kalau ada hal-hal yang mencurigakan, tapi selama ini kan tidak ada sejak penempatan aparat di sana," ungkapnya.

Kasihiw mengatakan, peristiwa penyerangan terjadi di lokasi kerja CV Doreri Makmur, di mana proyek tersebut dibiayai oleh Pemerintahan Provinsi Papua Barat. 

Seharusnya, Pemda melaporkan kepada Pemkab Teluk Bintuni, minimal pelaksana melapor kepada Bupati atau Kepala Dinas PU bahwa ada kegiatan di Bintuni.

"Saya sama sekali tidak disampaikan , awalnya kita tau tapi setelah lanjut tidak disampaikan lagi karena ada perbedaan aspirasi di sana ada karena yang setuju ada yang tidakn. Jadi saya tidak mengikuti lagi perkembangan proyek itu. Ternyata proyek itu jalan, cuma kami tidak diberitahu," jelasnya.

Semestinya kata Kasihiw, ketika ada proyek mereka melapor sehingga di sana ditempatkan aparat keamanan guna memberikan perlindungan bila sewaktu-waktu diperlukan.

"Kita juga tidak bisa salahkan pihak keamanan karena kita juga tidak tau kalau proyek itu terlaksana dan akhirnya menimbulkan korban jiwa seperti itu," terang Bupati. 

Lebih jauh dijelaskan, pihaknya memberikan perhatian terhadap korban. Hal ini terlihat hanya dalam satu hari, Kapolres dan Dandim bisa mengevakuasi semua jenazah dan membawanya ke Bintuni.

"Yang luka kita berikan pengobatan, yang meninggal diotopsi terus kita siapkan peti. Kemudian yang meninggal dan yang sedang dirawat dikirim ke Manokwari, di sana disiapkan peti standar lalu dikirim ke keluarga, itu yang kita lakukan," ujarnya.

{bbseparator}

Ia pun mengaku keberatan jika dikatakan diperiksa sehingga perlu memberi klarifikasi dengan apa yang diberitakan oleh media nasional tersebut.

"Ini menjadi pembelajaran buat kita semua, dari pusat, dari provinsi, disampaikanlah kepada kami pemerintah di daerah. Secara tertulis dan juga bisa datang menyampaikan secara resmi agar kita bisa ikut memantau, kan tugas kita juga melakukan monitoring dan pengawasan. Informasi ini bisa kita sampaikan kepada pemerintah provinsi atau pusat," terang Bupati. 

Sebagai Kepala Pemerintahan di Kabupaten Teluk Bintuni, dirinya mengaku tidak menginginkan hal seperti itu terjadi karena menghilangkan nyawa manusia adalah pelanggaran HAM, serta sudah menyalahi aturan hukum yang ada di Negara Republik Indonesia.

"Itu Komnas HAM yang tau persis, apapun alasannya itu adalah pelanggaran HAM karen hak hidup manusia dicabut," tegasnya. 

Kasihiw juga menyatakan telah berkonsultasi dengan Komnas HAM, dan diberikan saran agar dirinya melakukan upaya pendekatan persuasif, tidak menggunakan pendekatan militer.

"Saya akan undang rapat para tokoh-tokoh adat, tujuh suku, kepala distrik di lokasi-lokasi yang berbatasan, kepala kampung untuk kita mendialogkan model-model yang terbaik untuk melakukan pengawasan ataupun sosialisasi kepada masyarakat supaya jangan lagi hal-hal seperti itu," pungkasnya. (hs).

• TAGS:
• Bupati Bintuni
• Bantah Diperiksa
• Komnas HAM