Cegah Politik Uang di Pemilu 2024, KPK Bentangkan Spanduk Raksasa 'Hajar Serangan Fajar'

Rabu, 29 Mei 2024 03:16 WITA

KPK membentangkan spanduk raksasa bertuliskan 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (14/7/2023). (Foto: Satrio/MCW)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggencarkan kampanye tolak politik uang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kali ini, KPK membentangkan spanduk raksasa bertuliskan 'Hajar Serangan Fajar' di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Ketua KPK Firli Bahuri secara resmi merilis kampanye 'Hajar Serangan Fajar' untuk mencegah terjadinya politik uang di pesta demokrasi 2024 mendatang. Perilisan kampanye 'Hajar Serangan Fajar' digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, dengan dihadiri Ketua Bawaslu, Ketua KPU, serta perwakilan Partai Politik (Parpol).

Dalam kesempatan itu, Firli Bahuri menyampaikan bahwa pesta demokrasi adalah hajatan milik rakyat. Melalui Pemilu, rakyat akan memilih dan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Pemimpin yang terpilih merupakan representasi dari harapan rakyat akan sebuah perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi segenap anak bangsa. 

“Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” kata Firli di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (14/7/2023).

Menurut Firli, parpol memiliki peranan penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol menjadi pemegang suara rakyat yang mengantarkan para kadernya duduk pada jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Yakni dengan tugas dan wewenangnya untuk membuat kebijakan atau Undang-Undang (UU) yang berkaitan erat dengan kepentingan rakyat.

Oleh karenanya, untuk membuat iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil, sejak tahun 2022 KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) terpadu kepada 26 Parpol nasional dan lokal Aceh. PCB bertujuan untuk memberikan pembekalan agar Parpol mengikuti kontestasi dengan beradu ide serta gagasan, bukan beradu isi amplop.

“Kita sadar demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Karena itu, suara rakyat adalah Suara Tuhan. Saya mengajak jangan pernah memperjualbelikan suara rakyat pada Pemilu 2024,” pesan Firli. 

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berujar, kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ adalah pengejawantahan dari hasil kajian yang dilakukan KPK mengenai potensi korupsi pada gelaran Pemilu. Hasil kajian tahun 2018 mengungkap fakta bahwa sebanyak 95% menjatuhkan pilihannya karena melihat dari uangnya, 72,4% media sosial, dan 69,6% popularitas.

Hal ini dikuatkan oleh kajian dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana praktik politik uang telah membudaya dan mengkonstruksi proses demokrasi. Akibatnya, biaya politik membengkak, dan menjadikannya celah rawan bagi para calon peserta pemilu untuk bermain kotor dengan mencari sumber dana yang tidak baik.

• TAGS:
• JAKARTA
• KPK
• FirliBahuri
• UniversitasGadjahMada