DAP Tunggu Kerja Cepat Pejabat Gubernur Papua Barat Selesaikan Beragam Masalah
Selasa, 28 Mei 2024 23:43 WITA

Ketua DAP Wilayah III Doberay Papua Barat Mananwir Paul Finsen Mayor, (tengah kaos kuning) (Foto : MCWNEWS)
Males Baca?
Empat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat diingatkan untuk tidak membangun diatas Tanah Adat yang bermasalah karena itu sering terjadi di Provinsi Papua Barat.
Lima pengendalian Jumlah penduduk baru yang masuk ke Provinsi Papua Barat sehingga masyarakat adat Papua kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Pekerjaan demi menghidupi keluarganya.
Enam adanya perhatian khusus sesuai Amanat UU Otsus Papua untuk keberpihakan, perlindungan, penghormatan dan pemberdayaan Terhadap Hak -Hak Dasar Masyarakat Adat Papua sehingga tidak terjadi masalah - masalah di Papua Barat.
Tujuh Penjabat Gubernur Papua Barat didorong untuk segera mengambil langkah tegas guna memperhatikan Hak Pelayanan publik dalam hal ini, Semua OPD harus kerja Pro Aktif dan kurangi Perjalanan Dinas yang tidak Relevan, tetapi sejati wajib melayani masyarakat adat di kantor-kantor pemerintahan Provinsi Papua Barat.
Delapan Penjabat Gubernur Papua Barat diingatkan untuk mendorong Penjabat Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik sejumlah kalangan yang terlibat dalam berbagai kasus hukum atau diduga akan terlibat dalam kasus di Papua Barat.
"Diduga kuat sejumlah kalangan yang "Bermasalah Hukum" sedang berusaha untuk mendekati Penjabat Gubernur Papua, hal yang tidak elok dan memalukan seperti ini sebaiknya disikapi secara bijaksana oleh seorang dengan sosok pemimpin seperti Bapak Penjabat Gubernur Papua Barat Komjend ( Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si agar tidak menjadi "bom waktu" yang mempengaruhi kesinambungan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini ke depan," ujarnya.
Terakhir kata Paul, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat sejatinya mendukung Kepemimpinan Penjabat Gubernur Papua Barat sepanjang program pembangunan dalam segala bidang itu memihak kepada Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat. (ag)
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar