Dewan Raja Ampat Minta ADD 2016-2020 Diaudit Secara Keseluruhan
Selasa, 28 Mei 2024 14:41 WITA
Wakil ketua II DPRD Raja Ampat, Charles A.M. Imbir, saat diwawancarai, Senin (31/10/2022), Foto: isak/mcwnews.
Males Baca?
Dirinya lalu mengungkapkan, dalam rapat tersebut pihak KPP Pratama Sorong mengatakan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 masih banyak yang nunggak.
Oleh sebab itu agar tidak saling menyalahkan dan salah kaprah antara pemerintah daerah, DPMK dan juga aparat kampung, pihaknya meminta agar ADD tahun anggaran 2016-2020 harus diaudit secara total.
"Sehingga kebijakan yang mau diambil, seperti apa. Apakah bisa diselesaikan dengan mekanisme pengawasan internal atau tidak," tuturnya.
Ditambahkan, dalam audit tersebut anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK) juga diperiksa karena menyangkut pembelanjaan dan pajak pun termasuk di dalamnya.
"APBK semua diperiksa, agar bisa mengetahui poin-poin mana saja yang kena pajak atau tidak, biar semua jelas benderang," tandasnya.
(Isak)
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar