Dua Tersangka Kredit Fiktif BPD Bali 'Nyicil' Pengembalian Kerugian Negara

Rabu, 29 Mei 2024 01:05 WITA

Tersangka dugaan korupsi kredit fiktif kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa BPD Bali Cabang Badung, SW dan IKB menyerahkan uang Rp350 juta kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Selasa (4/10/2022). (Foto: penkum kejati)

MCWNEWS.COM, DENPASAR - Tersangka dugaan korupsi kredit fiktif kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa BPD Bali Cabang Badung, SW dan IKB menyerahkan uang Rp350 juta kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

Uang ratusan juta rupiah yang diserahkan oleh tersangka melalui keluarganya dilakukan sebagai pengembalian kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Hari ini sekitar pukul 12.00 Wita, penyidik telah menerima uang sebagai bagian pengembalian kerugian negara dari kedua tersangka, yang diserahkan melalui keluarganya," kata Kasi Penkum Kejati Bali A Luga Harlianto, Selasa (4/10/2022).

Uang pengembalian kemudian disimpan di Rekening Penitipan Kejati Bali pada Bank BRI. Uang tersebut nantinya digunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. 

Luga menerangkan, penyerahan ini merupakan yang kedua kalinya dalam perkara kredit fiktif di BPD Bali. Sebelumnya pada 28 Juni 2022, para tersangka telah mengembalikan uang sejumlah Rp1 miliar Rp150 juta.

"Sehingga total pengembalian sampai dengan saat ini adalah sejumlah Rp1,5 miliar," beber Luga.

Menurutnya, SW dan IKB dalam penyidikan menyadari kesalahannya dan ingin bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selain itu, kedua tersangka juga akan berupaya untuk mengembalikan uang kerugian negara dengan menyerahkan kepada penyidik Kejati Bali secara bertahap.

{bbseparator}

"Tentunya hal ini yang diharapkan dari Pimpinan Kejati Bali, bahwa penindakan yang dilakukan bidang pidana khusus tidak hanya berorientasi pada penindakan tetapi juga kepada pengembalian kerugian negara," terangnya.

Dijelaskan, SW dan IKB telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan IMK dan DPS pada tanggal 11 April 2022 atas perbuatan pemberian kredit modal kerja usaha dan konstruksi pengadaan barang dan jasa BPD Bali Cabang Badung yang diduga fiktif pada tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp5 miliar.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal sangkaan yaitu Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, 

Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, 

Pasal 9 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Luga menerangkan, saat ini proses penanganan perkara tersebut sudah sampai pada tahap Prapenuntutan, di mana pada tanggal 30 September 2022 berkas telah diserahkan Penyidik kepada Penuntut Umum, dan masih dalam proses penelitian berkas.

"Ketika hasil penelitian berkas perkara telah lengkap secara formil maupun materiil, maka akan dilanjutkan ke tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun ketika dinilai masih ada kekurangan maka tentunya berkas perkara akan dikembalikan lagi kepada Penyidik disertai Petunjuk untuk dilengkapi," pungkasnya. (ag)

• TAGS:
• Tersangka
• Kredit Fiktif BPD Bali
• 'Nyicil Pengembalian
• Kerugian Negara