Hakim Terima Eksepsi Gazalba Saleh, Bakal Langsung Dibebaskan dari Penjara KPK

Rabu, 29 Mei 2024 09:49 WITA

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menggelar Sidang Putusan Sela Kasus Dugaan Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, Senin (27/5/2024).

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima nota keberatan atau eksepsi Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh. Hakim memerintahkan agar tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membebaskan Gazalba Saleh dari penjara.

“Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa Gazalba Saleh tersebut,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Hakim menjelaskan alasan pihaknya menerima eksepsi Gazalba Saleh. Sebab, tim jaksa KPK tidak berwenang menuntut Hakim Agung dalam perkara dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana nota keberatan tim hukum Gazalba Saleh.

Majelis Hakim juga menyebut bahwa Direktur Penuntutan (Dirtut) KPK tidak mendapatkan delegasi untuk menuntut Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Meskipun, KPK mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan.

“Meskipun KPK secara kelembagaan memiliki tugas dan fungsi penuntutan, namun jaksa yang ditugaskan di KPK dalam hal ini Direktur Penuntutan KPK tidak pernah mendapatkan pendelegasian kewenangan penuntutan dari Jaksa Agung RI selaku penuntut umum tertinggi sesuai dengan asal single procession system,” kata Hakim Rianto Adama Pontoh.

Hakim juga membeberkan bahwa surat perintah Jaksa Agung RI tentang penugasan jaksa untuk melaksanakan tugas di lingkungan KPK dalam jabatan Direktur Penuntutan pada Sekretaris Jenderal KPK tidak definitif. 

Oleh karenanya, jika Jaksa KPK tidak memperoleh pendelegasian wewenang sebagai penuntut umum dari Jaksa Agung maka Jaksa KPK tidak bisa melakukan penuntutan terhadap Hakim Agung.

“Sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pendelegasian tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim, Direktur Penuntutan KPK tidak memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan berwenang melakukan penuntutan perkara tindak pidana korupsi serta TPPU,” kata Hakim Rianto.

Majelis Hakim sependapat dengan tim hukum Gazalba yang menilai Jaksa KPK tidak menerima pelimpahan kewenangan penuntutan terhadap Gazalba Saleh dari Jaksa Agung. Adapun ketentuan menuntut Hakim Agung ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. 

“Menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tdiak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

“Memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan,” ucapnya.

Reporter: Satrio

• TAGS:
• JAKARTA
• KPK