Keluarga Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Jakarta
Selasa, 28 Mei 2024 15:19 WITA
Elvis Tabuni Selaku Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua saat memberi keterangan kepada awak media, Jumat, (30/9/2022).
Males Baca?
MCWNEWS.COM, JAYAPURA - Keluarga Gubernur Lukas Enembe bersama tokoh pemuda dan pendukung hari ini menggelar konferensi Pers di Depan Kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jumat (30/9/2022).
Jumpa pers yang menghadirkan sekitar 50 awak media lokal dan nasional ini juga tak luput dari pengawalan ketat ratusan pendukung Gubernur Lukas Enembe yang mempersenjatai diri dengan senjata tradisional.
Frengklin Wahey perwakilan Pemuda Tabi dalam penyampaiannya menegaskan jika elit Politik Papua yang hendak menjatuhkan Gubernur tidak patut menggunakan cara-cara yang dikatakan tidak tepat.
"Saya tegaskan kepada elit politik Indonesia dan anak papua yang mau merebut kekuasaan dengan memakai lembaga-lembaga negara jangan korbankan rakyat indonesia yang ada di tanah Papua.Kalau kita cinta indonesia, cinta Papua tetap damai, maka kita harus lindungi Lukas Enembe karna Lukas Enembe adalah pemersatu bangsa dan negara RI," kata Frengklin.
Dikatakannya lagi, dirinya saksi akan Kamtibmas Papua jika benar sampai terjadi sesuatu terhadap Lukas Enembe atas sikap KPK yang dikatakan memaksakan diri, sementara kondisi Gubernur masih sakit.
"Kalau terjadi apa-apa terhadap Lukas Enembe saya yakin dan percaya situasi Kamtibmas di Tanah Papua akan kacau. Saya disini karena saya sayang semua masyarakat di Papua, yang ingin Papua tetap aman dan damai," ucapnya.
Sementara Elvis Tabuni selaku Kepala Suku besar Pegunungan Tengah Papua, menolak tawaran KPK untuk menyiapkan dokter guna memeriksa kesehatan Gubernur.
{bbseparator}
"Saya sebagai kepala suku pegunungan , kami mohon kepada KPK bahwa bapak Lukas Enembe sekarang ini dalam keadaan sakit, sehingga kami meminta dokter khusus dari keluarga dan tidak meminta dari luar,"tegas Elvis.
Lalu, dia juga meminta pemeriksaan terhadap Gubernur dilakukan di Kediamannya di Koya Tengah, bukan ke Jakarta seperti disampaikan KPK.
"KPK kalau mau memeriksa datang ke Papua karena keluarga besar Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memberikan ijin untuk pergi keluar Papua. Dari sisi aturan negara ada, namun kami dari adat juga ada aturan, karena beliau adalah tokoh besar Papua,"katanya.
"Mohon dipertimbangkan atau ditinjau kembali karena kami tidak mau rakyat menjadi korban, tidak boleh ditarik secara paksa namun dengan pendekatan kuasa hukum atau lembaga lain yang datang dan mengambil keterangan bapak Lukas Enembe,"sambungnya.
Pihakknya juga mempertanyakan terkait status penghargaan pengelolaan keuangan di Papua, yang dikatakan Menkopolhukam Mahfud M.D terjadi kejanggalan.
"Kami keluarga besar melihat 8 kali berturut-turut bapak Lukas enembe mendapatkan piagam penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan dari Menteri dalam negeri, lalu kenapa sekarang dibilang korupsi,"ucapnya.
Hal senada disampaikan Ronald Kelnea, pihaknya menegaskan jika Gubernur Papua Lukas Enembe tidak akan pergi berobat ke Jakarta, dan ini telah menjadi kesepakatan.
{bbseparator}
"Kami keluarga telah sepakat bahwa Bapak Lukas Enembe tidak akan keluar dari rumah Koya untuk berobat ke Jakarta.
Diskriminasi yang dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan hari ini, maka kami bangsa Papua pemimpin kami dibunuh secara otomatis dari jakarta maka kami tetap tidak memperbolehkan untuk keluar,"katanya.
"Kami pihak keluarga kecewa mustinya negara memberikan penghargaan terbaik kepada bapak Lukas Enembe, bukan seperti ini. Apabila pemaksaan terjadi maka, rakyat Papua sudah sepakat akan memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia,"pungkasnya.
Hal senada disampaikan Benyamin Gurik, Ketua KNPI Provinsi Papua. Pihaknya juga tidak mengizinkan Gubernur dibawa berobat ke Jakarta.
"Bapak lukas enembe tidak akan keluar berobat ke Jakarta dan bapak sudah menyampaikan bahwa kasus yang dituduhkan gratifikasi 1 Miliar merusak citra tokoh Papua Gubernur Lukas Enembe yang sudah menerima WTP 8 kali berturut-turut seolah-olah adalah penjahat besar di negara ini. Ini adalah penghinaan dan pembunuhan karakter yang secara sengaja terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh nasional kepada bapak Lukas Enembe,"katanya
Menurutnya, Pemerintah memgkonstruksi opini secara luar biasa seolah-olah rakyat Indonesia melihat rakyat Papua hari ini rakyat yang bodoh, tidak tau apa-apa dan koruptor.
"Ada mantan panglima TNI masuk ke sini dan membentuk opini di media seolah-olah dia mau mengerahkan sejumlah kekuatan bersenjata seperti mau menangkap teroris di negara ini. Kami meminta kepada tokoh-tokoh besar di Republik ini hentikan penggiringan opini, pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Papua," pungkasnya. (dy)
Komentar