Ketua DPRD Riau Ikuti Peluncuran IPKD Tahun 2025
Selasa, 18 Maret 2025 09:03 WITA

Ketua DPRD Riau Kaderismanto menghadiri peluncuran IPKD Tahun 2025 secara daring, Rabu (5/3/2025) lalu. (Foto: Dok. Pribadi)
Males Baca?PEKANBARU– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (DPRD Riau) Kaderismanto, ikuti peluncuran Indikator Pemberantasan Korupsi Daerah (IPKD) tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring di seluruh Indonesia oleh KPK RI, Rabu (5/3/2025) pagi.
Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya membukan peluncuran tersebut dan dihadiri oleh Direktur Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Supervisi KPK RI bidang Koordinasi Pimpinan KPK RI.
Peluncuran ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara lembaga KPK dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik.
Sejak berlakunya perubahan Undang-Undang KPK RI Nomor 30 Tahun 2002, KPK RI terus melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
"Kepatuhan terhadap perundang-undangan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pencegahan tindak pidana korupsi," ungkap Supervisi KPK RI Didik Agung.
Dengan peluncuran Indikator Pemberantasan Korupsi Daerah ini, diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Editor: Ran
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Periksa Mantan Dirut Pertamina Nicke Terkait Korupsi Jual Beli Gas

Kongkalikong Pemda dan Anggota DPRD OKU Korupsi Proyek PUPR

KPK Tetapkan Kadis PUPR dan Anggota DPRD OKU Sebagai Tersangka Usai Di-OTT

KPK OTT Kadis PUPR dan Anggota DPRD OKU, Amankan Uang Rp2,6 Miliar

KPK OTT di Ogan Komering Ulu, Amankan 8 Orang

Hasto Didakwa Suap KPU dan Rintangi Penyidikan Harun Masiku

Komentar