Menteri ATR/BPN Imbau Pemda se-Jawa Timur Segera Rampungkan RDTR
Senin, 10 Maret 2025 13:14 WITA

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat memimpinRapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (9/03/2025). (Foto: Kementerian ATR/BPN)
Males Baca?SURABAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan.
Nusron mwnyebutkan, langkah ini penting dilakukan mengingat penyelesaian dan status tanah yang clean and clear merupakan pintu awal masuknya investasi.
"Kami minta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami sedang mempercepat proses perizinan yang disebut Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terhubung dengan OSS (Online Single Submission)," ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (9/03/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, dengan sistem tersebut waktu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) akan lebih cepat. "RDTR prosesnya bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, namun jika RDTR sudah selesai dan terintegrasi dengan OSS, dalam 2 jam KKPR bisa langsung selesai," tuturnya menambahkan.
Nusron menyebut penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19 persen dari target. Tercatat dari target 464 RDTR, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 RDTR.
Lebih jauh, Menteri Nusron menyoroti koordinasi yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda dalam upaya penyelesaian RDTR. Menurutnya, sinergi yang kuat antara kedua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan pertanahan dan tata ruang.
"Dengan sinergi yang lebih kuat, target pertanahan dan tata ruang bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi kenyataan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah," tambah politikus partai Golkar tersebut.
Terlepas dari itu, rakor kali ini mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional”. Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri beserta jajaran.
Editor: Ran
Berita Lainnya

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

KPK Bongkar Pertemuan Harun Masiku dan Djoko Tjandra di Malaysia

Dukung Prabowo, KPK Desak Pemerintah Buat Undang-Undang Pemiskinan Koruptor

Usut Kasus Harun Masiku, KPK Periksa Djoko Tjandra

Komentar