Menteri PKP Dorong Penyaluran KPR FLPP Awal Tahun 2025

Rabu, 25 Desember 2024 22:39 WITA

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 yang digelar di Jakarta.

JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat langkahnya dalam memberikan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memulai penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di awal tahun 2025.

Langkah ini dikukuhkan melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembiayaan FLPP dan Tapera Tahun 2025 yang digelar di Jakarta.

Penandatanganan PKS ini melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan 39 bank penyalur, terdiri atas tujuh bank nasional dan 32 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Seremoni ini turut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Menteri PKP mengungkapkan pentingnya koordinasi antara BP Tapera dan Kementerian Keuangan untuk memastikan penyaluran KPR FLPP yang dilaksanakan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat dimulai tepat waktu. 

“Kami mendorong sinergi yang lebih baik agar perbankan dapat langsung melaksanakan akad KPR FLPP pada awal Januari 2025. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat,” ujar Maruarar.

Menteri PKP juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pembiayaan FLPP. Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP bersumber dari APBN dan perbankan dengan porsi 75:25, ia mengusulkan skema baru, yaitu 50:50. “Dengan proporsi ini, kita dapat melakukan penghematan dan mengurangi beban pada APBN,” jelasnya.

Langkah ini juga disertai dengan rencana untuk mengevaluasi pasokan rumah bersubsidi yang telah dibangun oleh pengembang. Maruarar menyatakan akan segera menyusun data ketersediaan rumah di lapangan dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna menambah kuota KPR FLPP untuk tahun mendatang.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan bahwa dengan telah ditandatanganinya PKS ini, perbankan siap melakukan akad KPR FLPP pada awal Januari 2025. “Penandatanganan ini menjadi langkah awal penting agar masyarakat dapat segera mendapatkan manfaat dari program FLPP,” kata Heru.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah, dengan memastikan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan PKS ini menjadi langkah strategis yang memperkuat kerja sama antara pemerintah, BP Tapera, dan perbankan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan nasional.

Editor:Lan

• TAGS:
• Menteri PKP
• Maruarar Sirait
• Pembangunan
• Kpr