Ombudsman Bali Ikut Pelototi Program Makan Bergizi Gratis
Kamis, 23 Januari 2025 21:23 WITA

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti. (Foto: Ran/MCW)
Males Baca?DENPASAR - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Dewata.
Sri Widhiyanti menilai belum ada koordinasi optimal antara pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
"Kami sudah menanyakan ke Pemda, dan disampaikan bahwa belum ada koordinasi resmi dari pusat. Namun belakangan diketahui bahwa Mendagri telah melakukan pertemuan virtual dengan Pemda, menginstruksikan dukungan anggaran. Tapi kami masih menunggu kejelasan lebih lanjut," ungkap Sri Widhiyanti, Kamis (23/1/2025) di Denpasar.
Sri Widhiyanti menilai program strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut masih terkendala anggaran. Kendati APBD 2025 telah disahkan, implementasi program ini kemungkinan baru akan terintegrasi dalam APBD Perubahan atau APBD 2026.
Selain itu, kata dia, Pemda Bali dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksaan Makan Bergizi Gratis di lapangan.
"Saat kami tanyakan ke Dinas Pendidikan, mereka mengaku belum bisa melaksanakan program ini karena juknisnya belum ada. Meski begitu, beberapa kabupaten seperti Karangasem sudah mulai menjalankan program ini, bahkan ada yang dalam tahap uji coba," jelasnya.
Untuk memastikan program berjalan sesuai dengan standar, Ombudsman Bali berencana turun langsung ke lapangan pada awal Februari 2025.
"Nanti kami akan cek langsung, seperti kondisi makanan, dapur umum, dan siapa yang bertanggung jawab menyediakannya. Di Bali, program ini belum sepenuhnya seperti di daerah lain, sehingga kami ingin melihat peranan Pemda lebih jelas," tegasnya.
Lebih jauh, Sri Widhiyanti berharap peran Pemda dalam mendukung program ini, seperti penyediaan sarana akomodasi atau fasilitas lainnya.
"Kami ingin melihat bagaimana peran Pemda dalam mendukung program ini. Karena pada dasarnya, semuanya terpusat. Kami juga akan memastikan apakah kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan pihak lainnya berjalan optimal," tambah dia.
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar