PHRI Bali Bawa Isu Golden Visa-Perizinan OSS pada Rakernas 2025
Rabu, 22 Januari 2025 19:14 WITA
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace). (Foto: Ran/MCW)
Males Baca?DENPASAR - Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali bakal membawa beberapa isu dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PHRI di Bogor, pada 10-11 Februari 2025.
Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace mengatakan, pihaknya bakal membawa isu Golden Visa dan sistem Single-Sign-On (SSO). “Yang menjadi sorotan kami adalah menyangkut isu-isu nasional. Yang pertama, masalah perizinan OSS yang mana banyak menemukan persoalan di Bali, khususnya tentang alih fungsi lahan, tentang over concentrate,” ujar Cok Ace.
Terkait golden visa, Cok Ace menilai perlu direvisi lantaran tidak memberi keungungan bagi masyarakat.
"Golden Visa ini juga dengan anggaran, dengan bayaran, jaminan terlalu kecil untuk Bali Rp 5,6 miliar untuk 5 tahun pertama, kemudiam investasinya Rp10 miliar. Tentu kita tidak bisa bandingkan Provinsi Bali dengan Provinsi lain," tambah Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 tersebut.
Cok Ace menilai, Bali memiliki berbagai kelebihan dalam segi infrastruktur, seperti bandara berkelas internasional, jaringan internet yang cepat dan luas. "Tentu harga tersebut kita anggap terlalu murah untuk Bali. Risikonya apa, kita lihat sekarang orang berbondong-bondong investasi ke Bali,” jelas Cok Ace.
Di sisi lain, Cok Ace menyebut pengurus PHRI kabupaten/kota se-Bali mengusulkan beberapa perbaikan dalam mengatasi kemacetan, sampah, banjir, dan kriminalitas.
“Intinya PHRI Bali bersepakat bahwa bagaimana seharusnya kita mengembalikan roh pariwisata Bali berbasis budaya, tidak saja dalam artian artefak, tidak saja menyangkut upacara-upacara, tapi dari perilaku dan nilai-nilai orang Bali itu kita angkat kembali. Jangan sampai orang Bali dianggap mulai beringas, mulai cuek dengan lingkungan dan lain sebagainya,” tutup politikus PDI Perjuangan tersebut.
Reporter: Ran
Komentar