Pilkada Tambrauw Sesuai Mekanisme, GPM: Saatnya Bersatu Membangun Daerah

Minggu, 29 Desember 2024 19:09 WITA

Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Papua Barat Daya, Ricky N. Rosely, S.T

SORONG – Pilkada Serentak di Papua Barat Daya, termasuk di Kabupaten Tambrauw, berlangsung sesuai mekanisme. Proses demokrasi ini dinilai berhasil dan diterima semua pihak sebagai momentum untuk menentukan pemimpin terbaik dalam semangat persaudaraan dan keadilan.

Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Papua Barat Daya, Ricky N. Rosely, S.T., menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tambrauw. Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran Penjabat (Pj) Bupati Tambrauw, Engelbertus Gabriel Kocu, yang dianggap mampu menjaga netralitas dan memastikan proses Pilkada berjalan tanpa gangguan.

"Pj Bupati Tambrauw berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, terutama memastikan Pilkada berjalan aman dan damai meski dengan tantangan geografis yang tidak mudah. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam memimpin kabupaten yang memiliki wilayah terbesar di Papua Barat Daya," ujar Ricky, Minggu (29/12/2024).

Ia menambahkan bahwa perbedaan dalam kontestasi politik adalah hal biasa, namun penting bagi seluruh masyarakat untuk kembali bersatu demi pembangunan yang lebih baik di masa depan. "Persatuan adalah kunci untuk membawa masyarakat Tambrauw menuju kesejahteraan. Menang atau kalah dalam Pilkada bukanlah akhir, melainkan awal untuk bekerja sama," tegasnya.

KPU Kabupaten Tambrauw dalam pleno 6 Desember lalu menyatakan pasangan calon Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani (YesPas) memenangi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw 2024-2029 dengan raihan 6.757 suara, sedangkan keempat calon lainnya di bawah 5.000 suara.

Terkait aksi demonstrasi di Jakarta yang memprotes hasil Pilkada Kabupaten Tambrauw, Ricky menilai hal tersebut merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat. Namun, ia mengingatkan bahwa segala tuduhan harus didukung oleh bukti yang kuat.

"Demo adalah hak warga negara, tetapi menduga tanpa bukti itu berbahaya. Proses Pilkada di Tambrauw berjalan transparan dan netral. Jika ada keberatan, sebaiknya diajukan ke Mahkamah Konstitusi, bukan melalui aksi yang diduga disetting oleh aktor tertentu," ujarnya.

Ricky juga menyoroti bahwa demonstrasi tersebut justru diinisiasi oleh kelompok di luar masyarakat Tambrauw. "Orang-orang yang ikut demo ini kemungkinan besar tidak memahami kondisi Tambrauw secara langsung, bahkan mungkin belum pernah ke sana. Jika dugaan mereka tidak terbukti, mereka harus siap menghadapi konsekuensi hukum," tambahnya.

• TAGS:
• GPM
• Pilkada Serentak
• Papua Barat Daya
• Demokrasi