Proyek BTS Kominfo Tanpa Didampingi Ahli, Hakim : Ini Anggarannya Rp10 Triliun!

Selasa, 28 Mei 2024 14:38 WITA

Sidang Lanjutan Pemeriksaan Saksi Perkara Dugaan Korupsi Proyek BTS BAKTI Kominfo Digelar di PN Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023). (Foto: Satrio/MCW)

JAKARTA - Kepala Divisi Lastmile atau Backhaul pada Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muhammad Feriandi Mirza menyebut usulan awal proyek BTS 4G dikerjakan tanpa pendampingan ahli. Padahal, proyek tersebut menelan anggaran negara hingga Rp10, 8 triliun.

Demikian diakui Feriandi Mirza saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Setahu saya di pengusulan anggaran awal belum (melibatkan tenaga ahli)," kata Mirza di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Menanggapi pernyataan Mirza, Ketua Majelis Fahzal Hendri merasa heran. Sebab, penggunaan dana yang besar harus dibarengi dengan penghitungan dan pertimbangan ahli. Namun, hal itu tidak terjadi pada pengerjaan proyek BTS BAKTI Kominfo.

"Ini anggaran bukan Rp10 miliar atau Rp10 juta, Rp10 triliun, masa setahu saudara tidak melibatkan tenaga ahli. Lalu, siapa yang menentukan sampai Rp2,6 miliar satu tower dengan perangkatnya?" terang Fahzal.

Sebelumnya, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa enam terdakwa terdakwa kasus korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo. Keenam terdakwa tersebut yakni, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

{bbseparator}

Kemudian, Dirut BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia, Yohan Suryanto; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak.

Lantas, Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Keenam terdakwa tersebut didakwa secara bersama-sama telah merugikan keuangan dan perekonomian negara Rp8.032.084.133.795 (Rp8 triliun).

Dari kerugian negara tersebut, Johnny Gerard Plate didakwa turut diperkaya sebesar Rp17.848.308.000 (Rp 17,8 miliar). Uang itu diduga hasil dari proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo.

Bukan hanya Johnny Plate yang turut kecipratan uang korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo, tapi ada sejumlah nama pihak dan korporasi lainnya. Adapun, pihak-pihak yang turut diperkaya dalam perkara ini yakni, Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama BAKTI Kominfo sebesar Rp5 miliar.

Kemudian, Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) sebesar Rp453.608.400; Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy sejumlah Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Rp500 juta.

Kemudian, Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Primas sebesar Rp50 miliar dan 2.500.000 dollar Amerika Serikat. Selanjutnya, Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 sebesar Rp2.940.870.824.490 (Rp2,9 triliun)

Lantas, Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 sebesar Rp1.584.914.620.955 (Rp1,5 triliun); serta Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 sebesar Rp3.504.518.715.600 (Rp3,5 triliun).

Reporter: Satrio
Editor: Ady

• TAGS:
• JAKARTA
• Kominfo
• Tipikor
• Menkominfo
• PTsolitechMediaSinergy
• JohhnyGPlate