Rakor Pembangunan IKN, AHY Tekankan Penyesuaian Desain

Jumat, 21 Februari 2025 18:20 WITA

Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025).

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggelar Rapat Koordinasi Pembahasan Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (21/2/2025). Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan turut dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo beserta Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

Menko AHY menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto pada 3 Februari 2025 lalu terkait progres pembangunan IKN, terutama dalam hal desain kawasan legislatif dan yudikatif.

“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain,” ujar AHY.

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mengutamakan estetika dalam desain gedung pemerintahan di IKN, tetapi juga nilai filosofis yang mencerminkan kebesaran Indonesia.

“Di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat, namun tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” tambahnya.

AHY juga mengimbau agar setelah proses penyesuaian desain selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan Kementerian PU dan Otorita IKN segera menyampaikan hasilnya kepada Presiden Prabowo untuk keputusan final.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menyoroti efisiensi anggaran dalam proses revisi desain dengan meniadakan studi banding ke luar negeri. Ia menyarankan agar benchmarking tetap dilakukan melalui referensi daring.

“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir, dan Turki saja, tetapi juga Sri Lanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dalam dua minggu ke depan, kami akan meminta waktu kepada Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” kata Dody.

Wamen PU Diana Kusumastuti, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, menjelaskan bahwa perubahan desain akan menyesuaikan dengan arahan Presiden, terutama dalam hal modernisasi yang tetap mencerminkan identitas Indonesia.

“Beberapa alternatif desain sedang disiapkan, terutama untuk bentuk atap Gedung Sidang Paripurna. Presiden juga meminta agar kawasan entrance atau lobby dilengkapi dengan galeri atau museum. Mengenai interior, kami juga akan melihat referensi dari Gedung Parlemen India karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran,” ungkap Diana.

• TAGS:
• AHY
• IKN
• Rakor
• Kementerian PU
• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan