Rakor Pemkot Denpasar dengan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Bahas TPPO
Senin, 27 Mei 2024 06:24 WITA

Pemkot Denpasar gelar rapat bahas TPPO dengan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, Kamis (8/6/2023). (Foto: AGS /Humas Kota Denpasar)
Males Baca?
DENPASAR - Rapat Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) digelar antara Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional dan Pemerintah Kota Denpasar.
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, IB Alit Wiradana saat menghadiri sekaligus membuka kegiatan menyampaikan, pemerintah menyadari dengan meningkatnya pengangguran pascapandemi Covid -19 lalu.
Para pencari kerja atau pekerja yang di rumahkan secara bertahap mulai bekerja. Dengan era globaliasi dan digitalisasi banyak informasi lowongan tersedia yang diinformasikan melalui media sosial.
“Kondisi inilah sering dimanfaatkan oknum tertentu. Tapi bila calon pekerja salah mendapatkan informasi pekerjaan dan tidak melalui sumber resmi tentu ini yang sering menjadi masalah setelah mendapat pekerjaan, isu yang sering muncul adalah banyak kasus tindak pidana perdagangan orang," ucapnya, Kamis (8/6/2023).
Menurutnya, tindak pidana perdagangan orang ini merupakan kejahatan kemanusiaan dengan akar penyebab masalah yang kompleks, modus serta cara yang digunakan sangat beragam dan terus berkembang, serta melibatkan sindikasi lintas daerah dan lintas negara.
Demikian juga disaat terjadi korban perdagangan orang, penanganannya diperlukan kolaborasi sebagai sebuah tim untuk dapat melindungi hak-hak korban dan saksi, serta penegakan hukum bagi pelaku.
Koordinasi serta membuat sistem data yang terintegrasi antara pusat - daerah sangat diperlukan dalam memudahkan mengambil keputusan.
"Oleh sebab itu, untuk memberantas TPPO perlu sinergitas untuk memberikan jaminan perlidungan sosial, hukum, ekonomi sebelum berkerja, selama bekerja dan setelah bekerja," tutur Alit Wiradana.
{bbseparator}
Sementara Kakanwil Kemenkum-HAM Bali dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Sugito mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai tindakan preventif.
Serta untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Khususnya pencegahan pengiriman Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta isu-isu lainnya terkait kebijakan Keimigrasian.
"Sehingga melalui rapat koordinasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pemangku kewenangan di Kota Denpasar serta pemahaman mengenai isu-isu kasus perdagangan orang dan penyelundupan manusia," ujarnya.
Reporter: Agung
Editor: Ady
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar