Terungkap di Persidangan, SPI Unud Sesuai Prosedur dan Pelaporan Berkala

Rabu, 29 Mei 2024 03:26 WITA

Terdakwa kasus dugaan korupsi dana SPI Universitas Udayana Prof I Nyoman Gde Antara seusai sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (7/12/2023). (Foto: Dewa/MCW)

DENPASAR - Ditemukannya fakta baru dalam persidangan kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang menjerat mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof I Nyoman Gde Antara.

Saksi yang dihadirkan kali ini adalah panitia penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak, (PNB) Unud yakni I Gede Agus Sudarmayasa selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) penerimaan PNBP dan Anak Agung Bagus Surya Negara selaku Bendahara. 

Di hadapan persidangan saksi menyatakan bahwa PNBP Unud selama ini tidak pernah ada masalah.

"Tidak pernah ada komplain dari tahun 2018 yakni SPI menjadi PNBP semua disahkan menjadi uang negara semuanya aman," ujar Anak Agung Bagus Surya Negara di hadapan persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (7/12/2023).

Lebih lanjut Bagus Surya menyebut pelaporan keuangan yang dilakukan oleh tim PNBP dilakukan setiap bulan sekali.

"Tidak ada dana yang tercecer karena sudah disahkan sebagai PNBP, aset Unud meningkat pesat selama pungutan SPI, serta sudah adanya pelaporan ke Dirjen Keuangan setiap satu bulan sekali, dimana seharusnya laporan tersebut bisa dilakukan triwulan sekali," sambungnya.

Ia menyebut pengesahan PNBP sudah melaui proses sesuai saldo di rekening koran yang disediakan oleh lembaga, dalam hal ini Unud itu sendiri.

"Saya mengesahkan secara keseluruhan, mengesahkan berdasarkan rekening koran yang disediakan oleh lembaga," imbuhnya. 

Ia menjelaskan bahwa pembukaan rekening yang selama ini kerap dipermasalahkan, bahkan sudah melalui proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

"Pembukaan rekening di Bank BNI, Mandiri, BTN, BPD dan BRI sudah mendapat izin melalui KPPN yang berada di bawah Kementerian Keuangan," pungkasnya.

{bbseparator}

Sementara itu I Gede Agus Sudarmayasa selaku Kepala Sub Bagian Peneriman PNBP yang turut dihadirkan sebagai saksi menyebut bahwa Wakil Rektor I tidak memiliki wewenang dalam pengeluaran anggaran SPI.

"Pengeluaran dana SPI tidak bisa melalui terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Wakil Rektor (WR) I," terangnya.

Dijelaskan pula bahwa pembukaan rekening tambahan dengan pertimbangan untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan pembayaran.

“Pertimbangan pembukaan rekening untuk mempermudah mahasiswa melakukan pembayaran. Karena banyak mahasiswa di luar daerah, jadi beberapa bank jarang ditemui," imbuhnya.

Selanjutnya dana yang didepositokan semuanya masuk ke pelaporan Dirjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sama sekali tidak ada yang tercecer.

"Bunga deposito termasuk dan dilaporkan ke Kemenkeu menggunakan deposito investasi jangka pendek," tutupnya.

Untuk mengungkap lebih dalam, agenda pemeriksaan saksi pada Selasa (12/12/2023) mendatang, akan menghadirkan saksi dari pihak mahasiswa dan bank.

Reporter: Dewa

• TAGS:
• DENPASAR
• SPI
• UniversitasUdayana
• ProfINyomanGdeAntara