Yotam : Jangan Dulu Bicara DOB, Tapi Fokus Bangun Kabupaten
Senin, 27 Mei 2024 11:42 WITA
Yotam Bilasi, Anggota DPR Papua asal Mamberamo Raya
Males Baca?
MCWNews.com - JAYAPURA | Rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Teluk Seireri di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan sekitarnya menuai protes, Senin (15/10/2018).
Protes salah satunya datang dari anak asli Mamberamo Raya yang juga anggota dewan Komisi IV DPR Papua, Yotam Bilasi. Dia menyebut pemerintah Mamberamo Raya hendaknya saat ini lebih fokus pada pembangunan wilayah dan kesejahteraan rakyat disana.
Dirinya juga meminta pemerintah Provinsi Papua turuntangan atas persoalan tersebut.
"Pembangunan belum maksimal, namun pemerintah Mamberamo Raya sudah gemborkan jadi tim sukses pemekaran.
Kami anak asli menolak ini. Mamberamo Raya ini paling terbelakang. Pemerintah Provinsi Papua jangan ada pembiaran," kata Yotam.
Dirinya khawatir dengan polemik tersebut malah akan menjadi pemicu konflik di antara masyarakat Mamberamo Raya. Kecemburuan sosial bisa terjadi dan harus dihindari, demi keamanan dan ketentraman di tengah masyarakat.
"Pemimpin jangan memihak kepada kekuatan lain, sehingga saudara-saudara di daerah tersebut tidak pernah dibangun mereka punya kehidupan.
Kita harus menjalankan roda pemerintahan itu harus sesuai visi misi yang diusung," tegasnya.
Dirinya yang telah dua kali turun langsung ke masyarakat di Mamberamo Raya, paham betul akan keluh kesah masyarakat akan tidak tersentuhnya kesejahteraan. Yotam kecewa dengan sikap Bupati Mamberamo Raya yang menjadi tim sukses pemekaran Teluk Seireri tersebut.
"Saya sudah dua kali turun ke mamberambo, dan saya mendengar jika Bupati Darius menjadi tim sukses untuk pemekaran itu. Saya tanya, apakah pemerintahan saat ini sudah membangun Mamberamo Raya. Harus ada skala prioritas," ucapnya.
Menurutnya, saat ini tuntutan masyarakat Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri akan jauh dari harapan jika orang pemimpin Papuanya sendiri tidak peduli akan kesejahteraan rakyatnya.
Dana Otsus digelontorkan miliaran ke Kabupaten/Kota akan sia-sia jika kemudian tidak diperuntukan dengan baik.
Pembangunan di Era Otsus harusnya digencarkan dan tepat sasaran. Jangan poin kesejahteraan dan pembangunan belum terealisasi namun sudah ke yang lain.
"Papua ini selalu orang minta merdeka karena pembangunan di atas tanah papua tidak perna diperhatikan. padahal bantuan dari pusat untuk papua sangat besar.
Siapa yang pelaku korupsi. orang papua mau menjadi tuan di atas tanah ini. Indonesia lain sudah maju.
Daerah- daerah papua yang baru dimekarkan tidak pernah diperhatikan. kita bicara menjadi tuan di atas tanah sendiri apa yang kita buat. Kitong (kita,red) jadi korupsi di atas tanah itu," ucapnya.
Karena menurutnya, berbicara pemekaran Teluk Seireri adalah berbicara kepentingan orang lain, sementara yang dibutuhkan masyarakat Mamberamo Raya adalah perhatian lebih prihal pembangunan dan kesejahteraan warganya.
(Ed)
Berita Lainnya
BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan
Senin, 18 November 2024
Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom
Rabu, 01 Januari 2025
Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang
Sabtu, 07 Desember 2024
KPK Geledah Rumah Hingga Bongkar Brankas untuk Cari Bukti Korupsi Izin Tambang di Kaltim
Jumat, 25 Oktober 2024
KPK Telusuri Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua Lewat Saksi
Sabtu, 09 November 2024
LBH Gerimis Kritisi Penunjukan Mantan Pj Wali Kota Sorong sebagai Ketua Pansel DPRP Jalur Otsus
Selasa, 05 November 2024
Rakerda Abujapi Bali Bahas Isu Legalitas dan Penguatan Bisnis Jasa Pengamanan
Sabtu, 12 Oktober 2024
KPK Periksa Ahok terkait Korupsi LNG di Pertamina
Kamis, 09 Januari 2025
KPK Tetapkan Eks Dirut Taspen ANS Kosasih Tersangka, Langsung Dipenjara
Rabu, 08 Januari 2025
KPK Panggil Anggota DPR Gerindra Anwar Sadad terkait Korupsi Dana Hibah
Rabu, 08 Januari 2025
KPK Turut Geledah Rumah Hasto Kristiyanto di Jaksel
Rabu, 08 Januari 2025
Periksa Dirut Hutama Karya Budi Harto, KPK Dalami Jual Beli Lahan Jalan Tol Sumatera
Rabu, 08 Januari 2025
KPK Didesak Usut Indikasi Korupsi Jokowi dan Keluarganya
Rabu, 08 Januari 2025
KPK Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Selasa, 07 Januari 2025
Komentar