mcwnews.com - Media Credible Watch

Bawaslu Sulawesi Selatan Gelar Sosialisasi Cegah Kerawanan Pilkada 2024

Selasa, 12 November 2024 22:26 WITA

Bawaslu Sulawesi Selatan gelar sosialisasi pencegahan kerawanan dan isu-isu negatif kepada masyarakat, Selasa (12/11/2024). (MCWNews:Saldi)

Males Baca?

RANTEPAO - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pencegahan kerawanan dan isu-isu negatif kepada masyarakat di Toraja Misliana Hotel, Selasa (12/11/2024).

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Mardiana Rusli dan dihadiri Komisioner Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H. Malonda, Ketua Bawaslu Toraja Utara Briken Linde Bonting, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, tokoh agama ,tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan pemuda serta awak media.

Para peserta sosialisasi mendapatkan materi dan sesi tanya jawab dengan narasumber Panji Prasetyo dan Isak Pasulu.

Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H Malonda dalam sambutannya menuturkan bahwa politik uang adalah musuh bersama dalam demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak untuk memeranginya karena memberikan dampak negatif dalam proses demokrasi.

"Semua komponen untuk terlibat secara bersama sama bergotong royong untuk mensukseskan Pemilu yang memilih Pemimpin yang dihindari hal hal yang tidak kita inginkan adanya politik uang,” ungkapnya.

Herwyn juga mengajak untuk bersinergi dengan stakeholder terkait demi meminimalisir potensi atau perbuatan politik uang. "Hari ini hingga pelaksanaan Pemilu 27 November kita memilih pemimpin dan kita ikut terlibat secara aktif dalam setiap aktivitas, tanggungjawab kita masing- masing di lingkungan sekitar kita sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik," tambah Herwyn.

Lebih lanjut, Herwyn berharap partisipasi masyarakat Toraja Utara dalam Pilkada 2024 untuk memastikan proses pemilihan berjalan secara adil, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Isak Pasulu menyebut, politik transaksional dalam kontestasi Pilkada terjadi karena keinginan dan ambisi untuk berkuasa serta takut mengalami kekalahan.

"Penyebab politik transaksional karena ambisi berkuasa dan ketakutan mengalami kekalahan dalam kontestasi politik, lemahnya penegakan hukum dan masih banyak celah dalam aturan,” jelasnya.

Isak menyampaikan, untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat khusus generasi muda perlu dilakukan pendidikan politik. “Ini meliputi pemahaman tentang hal dan kewajiban sebagai warga negara serta nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.
Reporter: Saldi