Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang
Sabtu, 07 Desember 2024 21:49 WITA

Bendahara Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali, Jeffry Karangan. (Foto: Dok.MCW)
Males Baca?DENPASAR – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai kritik dari berbagai pihak. Bendahara Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bali, Jeffry Karangan, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha.
“Rencana kenaikan PPN ini harus dipikirkan matang-matang. Dampaknya bisa sangat luas, terutama bagi daya beli masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca-pandemi,” ujar Jeffry saat diwawancarai di Denpasar, Sabtu (7/12/2024).
Menurutnya, meskipun belakangan kenaikan PPN 12% rencananya hanya diterapkan pada barang mewah, penerapan kebijakan tersebut berpotensi rumit. “Kualifikasi barang mewah tidak selalu jelas. Proses identifikasi barang yang masuk kategori ini bisa memicu kebingungan di lapangan, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha,” tambahnya.
Jeffry menekankan bahwa kebijakan fiskal, termasuk perubahan tarif pajak, seharusnya tidak membebani masyarakat atau menciptakan kerumitan administratif. “Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kebijakan seperti ini harus benar-benar dikaji ulang. Jangan sampai malah menimbulkan hambatan baru bagi perekonomian nasional,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa kenaikan PPN pada barang mewah tidak serta-merta menjamin peningkatan signifikan dalam penerimaan negara. Sebaliknya, hal ini dapat memengaruhi sektor-sektor tertentu yang menjadi motor penggerak ekonomi, termasuk pariwisata dan industri kreatif di Bali.
Jeffry mengusulkan agar pemerintah lebih memprioritaskan perbaikan sistem pajak yang sudah ada, termasuk pengawasan terhadap potensi kebocoran pajak. “Daripada menaikkan tarif, lebih baik pemerintah memastikan bahwa pengelolaan pajak berjalan transparan dan efektif. Langkah ini akan lebih diterima masyarakat,” tutupnya.
Rencana kenaikan PPN menjadi salah satu topik hangat yang terus menjadi perbincangan publik. Pemerintah diharapkan dapat mendengar aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan dampak dari kebijakan ini secara komprehensif.
Editior: Lan
Berita Lainnya

BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom

Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid

Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang

Paslon DAMAI Optimistis Gugatan PHPU Pilkada Teluk Bintuni Lolos ke Sidang Pembuktian MK

KPK Sita Tanah dan Apartemen Hasil Korupsi Milik Konglomerat Donald Sihombing

KPK Endus Keterlibatan Japto PP dan Ahmad Ali terkait Gratifikasi Metrik Ton Batubara

KPK Sita Bukti Korupsi Dana CSR BI dari Rumah Politikus Gerindra Heri Gunawan

Total Uang yang Disita KPK dari Rumah Ketum PP Japto Soerjosoemarno Rp56 Miliar

KPK Bongkar Peran Hasto Kristiyanto di Kasus Suap Komisioner KPU

Kerap Peras Pejabat, Pegawai 'KPK' Gadungan Ditangkap

Komentar