Biaya Operasional Terlambat, Puluhan Anggota PPD Ribut di Kantor KPU Teluk Bintuni 

Rabu, 29 Mei 2024 09:11 WITA

Sekretaris KPU Teluk Bintuni, Said Musa'ad memberikan keterangan kepada wartawan mcw, Rabu (29/3/2023). (Foto: Haiser/mcw)

"Teman-teman merasa anggaran tersebut tidak mencukupi, sedangkan anggaran itu seluruh Indonesia nilainya disamakan," lanjutnya.

Ditambahkan, melihat letak geografis seperti Moskona, dianggap tidak adil buat mereka karena Rp4,4 juta untuk biaya transportasi kurang. Akan tetapi pihaknya dari KPU tetap menerima mereka dengan baik.

"Aspirasi mereka, saran pendapat mereka karena ini bukan kewenangan kita, sehingga aspirasi ini akan kami buat dalam bentuk laporan untuk kami laporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi supaya bisa diketahui. Persoalan itu ada perubahan atau tidak, selanjutnya kami menunggu jawaban apakah ada tanggapan berdasarkan laporan itu nanti," papar Sekretaris KPU Teluk Bintuni. 

Dirinya juga menambahkan saat ini pembayaran honor untuk PPD dan PPS ditransfer dari rekening BRI. Sedangkan Pilkada 2019 dan Pemilu 2024 beda, di mana dulu honor dibayar langsung.

Ditambahkan, ada beberapa hal yang menjadi kendala, di mana masih banyak petugas PPD dan PPS yang buku rekeningnya belum jadi, karena pihak Bank BRI hanya mampu mencetak buku rekening sebanyak 20 buku setiap hari.

"Tadi kami sudah meminta kepada pihak bank agar mempercepat pembuatan buku rekening, agar anggota PPD dan PPS bisa menggunakan biaya operasional yang telah mereka terima lewat rekeningnya," tegas Said Musaad.

Reporetr: Haiser
Editor: Ady

• TAGS:
• Bintuni
• PanitiaPemilihanDistrikPPD
• KPU
• AnggotaPPD
• MoskonaUtaraSoterOrocornia