Boyamin Kecewa Kejaksaan Agung Lepas Kasus Pagar Laut

Rabu, 19 Februari 2025 08:08 WITA

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kejaksaan Agung yang dinilainya menyerah dalam penanganan kasus dugaan korupsi terkait proyek pagar laut. Ia menilai, kasus tersebut seharusnya diproses berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, bukan sekadar pemalsuan dokumen sebagaimana ditangani oleh Bareskrim Polri.

“Saya kecewa dengan menyerahnya Kejaksaan Agung dalam kasus pagar laut. Saya melaporkan ini dengan rumusan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi, yang berbeda dengan yang ditangani Bareskrim. Kalau di Bareskrim, kasusnya pemalsuan biasa berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP. Sementara saya melihat ini sebagai pemalsuan yang masuk kategori korupsi, di mana pejabat yang berwenang memalsukan data dan register,” ujar Boyamin dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

Boyamin menegaskan, pemalsuan yang dilakukan oleh pejabat terkait dalam kasus pagar laut dapat menjadi pintu masuk bagi penyelidikan kasus suap dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Menurutnya, jika kasus ini hanya ditangani sebagai pemalsuan biasa, maka akan sulit membuktikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat tinggi maupun pihak swasta yang diduga menyuap.

“Dari Pasal 9 itu bisa masuk ke Pasal 5 dan Pasal 6 UU Pemberantasan Korupsi tentang suap dan penyuapan. Kemudian bisa berkembang ke Pasal 2 dan Pasal 3 terkait penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Kerugian negara bisa dihitung dari hilangnya lahan, laut, dan dampak ekonominya. Kejaksaan Agung seharusnya bisa menangani kasus ini dengan lebih luas,” lanjutnya.

Ia menilai, langkah Kejaksaan Agung yang menyerahkan kasus ini ke Bareskrim justru berpotensi memperkecil skala perkara dan melindungi pihak-pihak tertentu dari jerat hukum.

“Kalau hanya berhenti di Bareskrim, maka dugaan korupsinya tidak bisa diproses, suapnya juga tidak bisa disentuh karena hanya berbasis KUHP. Ini membuat saya semakin kecewa. Seharusnya, jika Kejaksaan Agung menerima berkas dari Bareskrim, mereka tetap bisa mengembangkan ke arah tindak pidana korupsi,” katanya.

Untuk itu, Boyamin berencana mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tidak menangani kasus ini dengan rujukan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi. Ia berharap, KPK tetap melanjutkan perkara ini agar dugaan korupsi dalam kasus pagar laut tetap bisa diungkap.

“Saya akan mengajukan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung dan KPK jika mereka tidak menangani perkara ini dengan Pasal 9 UU Pemberantasan Korupsi. Saya khawatir kasus ini hanya berhenti sebagai pemalsuan biasa, padahal seharusnya bisa ditindak lebih jauh. Saya akan kawal terus perkara ini,” tegasnya.

MAKI sendiri terus mendesak agar penegak hukum tidak berhenti hanya pada kasus pemalsuan, melainkan juga menyelidiki indikasi tindak pidana korupsi dalam proyek pagar laut tersebut.

Editor: Lam

• TAGS:
• MAKI
• Boyamin Saiman
• Kejaksaan Agung
• Pagar Laut