BPPW Sulut Tandatangani Kerja Sama Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
Selasa, 28 Mei 2024 12:13 WITA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) dan disaksinya oleh Kepala BPPW Sulut, Adji Krisbandono, melaksanakan penandatanganan kontrak swakelola (PKS) program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) tahun anggaran 2023, Kamis (15/06/2023). (Foto: KemenPUPR).
Males Baca?
MANADO - Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara (Sulut), melalui pejabat pembuat komitmen pengembangan kawasan permukiman (PPK PKP) melaksanakan penandatanganan kontrak swakelola (PKS) program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) tahun anggaran 2023, Kamis (15/06/2023).
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BPPW Sulut, Adji Krisbandono dan dihadiri oleh Kelompok Kerjasama Antar Desa (KKAD) Desa Tonsewer, Tonsewer Selatan (Kecamatan Tompaso Barat), Desa Liberia, Candi Rejo (Kecamatan Modayag), Desa Toruakat, Pusian (Kecamatan Dumoga) serta para Fasilitator Masyarakat.
Dalam arahan Adji mengatakan program PISEW ini merupakan salah satu kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) dimana dalam proses pelaksanaannya melibatkan pihak masyarakat secara langsung.
"Tujuan kegiatan PISEW ini adalah melakukan peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur baru berskala kawasan melalui pendekatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah," ungkapnya.
Adji menambahkan, program PISEW ini dilaksanakan berlandaskan prinsip 4 Big No’s yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu No Bribery (Tidak Ada Suap Menyuap), No Kickback (Tidak Menerima Komisi Dalam Bentuk Apapun), No Gift (Tidak Menerima Hadiah Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Yang Berlaku) dan No Luxurious Lifestyle (Tidak Bergaya Hidup Mewah).
"Dalam pelaksanaannya (program IBM, red) pihak balai tidak pernah meminta apapun baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah daerah dengan kata lain tidak ada pungutan liar atau pungli di BPPW Sulut," terangnya.
Ia pun berharap dalam pelaksanaan nanti dapat menerapkan 6T (tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat manfaat, tepat sasaran, tepat kuantitas) serta dapat terjalin koordinasi yang baik antara KKAD, Fasilitator Masyarakat dan tim teknis kegiatan IBM Pisew di tingkat Provinsi sehingga hasil yang nantinya dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
Reporter: Ady
Editor: Seviantoh
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar