Era Koster, Pemprov Bali Raih Predikat Terbaik Nasional dalam Pencegahan Korupsi

Kamis, 17 Oktober 2024 18:26 WITA

Calon Gubernur Bali nomor urut 2 Wayan Koster.

DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Wayan Koster berhasil meraih predikat terbaik pertama dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2020 dengan capaian 87,5 persen. Prestasi ini diumumkan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang digelar secara daring dari Gedung Merah Putih KPK, Rabu (16/12/2020). Acara tersebut turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam keterangannya yang diunggah website Pemprov Bali pada Jumat (18/12/2020), menyebutkan bahwa capaian ini merupakan bukti konkret komitmen Pemprov Bali dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sejalan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK. 

Stranas PK berfokus pada tiga aspek utama, yakni, perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi.

Pemprov Bali telah melaksanakan dua aksi utama, yakni modernisasi pengadaan barang/jasa (PBJ) dan penguatan reformasi birokrasi melalui percepatan sistem merit. 
  
Dalam aspek PBJ, Pemprov Bali membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang menerapkan sistem pengadaan secara online, memastikan transparansi tanpa kontak langsung antara rekanan dan pejabat. Bahkan, untuk pengadaan di bawah Rp50 juta, Pemprov telah memanfaatkan e-marketplace. Terobosan ini mengantarkan Pemprov Bali meraih penghargaan dari LKPP. 

Aksi kedua, yakni reformasi birokrasi, menekankan percepatan sistem merit, memastikan birokrasi yang efisien dan profesional. Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menjelaskan bahwa upaya reformasi ini juga dilakukan dengan menyederhanakan perangkat daerah, memangkas jumlah dari 49 menjadi 38, sehingga menghemat anggaran ratusan miliar rupiah untuk dialokasikan bagi kepentingan publik.

Dalam rangkaian Hakordia 2020, Pemprov Bali menggelar berbagai kegiatan, termasuk sosialisasi pemasangan spanduk di seluruh perangkat daerah dan webinar bertema “Membangun Kesadaran ASN dalam Budaya Anti Korupsi.” 

Pemprov Bali juga terus berkomitmen pada Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang salah satunya menargetkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. "Ini adalah bukti konkret bahwa di bawah Gubernur Koster, Pemprov Bali bersih dan berprestasi," ujar Sugiada.  

Selain menempati peringkat pertama dalam Stranas PK, Bali juga meraih penghargaan terbaik nasional dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK. Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, tata kelola keuangan Bali terbukti sesuai aturan dan transparan.  

{bbseparator}

Keterbukaan informasi juga menjadi prioritas utama. Bali menduduki peringkat teratas dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik versi Komisi Informasi Pusat RI. "Prestasi ini membuktikan bahwa segala tuduhan terkait kebijakan tidak transparan adalah tidak berdasar," tandas Sugiada.  

Dengan pencapaian ini, Bali di bawah Koster berhasil menunjukkan komitmen nyata terhadap pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi, memperkuat kepercayaan publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.
Editor: Lan

• TAGS:
• Wayan Koster
• Pemprov Bali
• Stranas PK
• Pencegahan Korupsi