Iwan Nurdin KPA Kritik Keras Keputusan Jokowi Obral HGU Lahan IKN

Sabtu, 20 Juli 2024 01:31 WITA

Sekretaris Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin saat podcast di ruang dialek, Jumat (19/7/2024). (Foto: Satrio/MCW).

JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengobral izin Hak Guna Usaha (HGU) lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Menurutnya, kebijakan Jokowi tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat.

"Presiden tidak mempertimbangkan keselamatan rakyat dan melupakan pelaksana kedaulatan rakyat di hadapan kuasa modal khususnya di area IKN sepanjang hampir dua ratus tahun ke depan," kata Iwan Nurdin saat dikonfirmasi, Jumat (19/7/2024).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN yang memberi izin HGU kepada investor hingga 190 tahun diketahui bertentangan dengan Undang-Undang Agraria. Bukan hanya itu, kata Iwan, Jokowi dan pembantunya melupakan bahwa izin HGU hingga 95 tahun yang sudah diputuskan oleh MK pada tahun 2007 saja dianggap sebagai pelanggaran konstitusi.

"Sekarang Presiden Jokowi malah melipatduakan. Bahkan Belanda saja kepada tanah jajahannya di sini memberi 75 tahun konsesi dan itu telah menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi rakyat," ungkap Iwan.

Direktur Lokataru Foundation tersebut mengaku ragu dengan kebijakan Presiden Jokowi soal pemberian izin HGU lahan IKN kepada investor hingga hampir 200 tahun. Ia khawatir nantinya IKN justru akan dikuasai oleh investor asing. Hal itu, dinilai bisa menjadi momok gaya baru penjajahan di Indonesia.

"Ini juga akan membuat wajah IKN akan berisi kapling-kapling korporasi sepanjang dua ratus tahun ke depan. Tentu wajah yang lebih buruk dari Jakarta yang dikritik dan karena itu menjadi salah satu argumentasi pemindahan ibu kota," bebernya.

Oleh karenanya, ia berharap Presiden Jokowi membatalkan obral izin HGU lahan IKN hingga 190 tahun ke investor. "Harapan saya Presiden ke depan setelah dilantik mencabut regulasi-regulasi tanpa nurani dan pertimbangan hukum yang logis semacam ini," jelas dia.

Reporter: Satrio

• TAGS:
• JAKARTA
• Jokowi
• HGU
• IKN
• Kalimantan Timur