Kejari Muna Naikkan Status Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemilihan Bupati
Selasa, 28 Mei 2024 09:39 WITA
Kantor Kejari Muna, (Foto: Dok.mcw)
Males Baca?
Rupanya hal ini tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, di mana sisa kas sesungguhnya Rp261 ribu sehingga terdapat selisih sejumlah Rp2,1 miliar.
"Sejumlah Rp2,1 miliar tersebut telah dalam penguasaan saudara MJ selaku BPP," beber Kasi Intelijen Kejari Muna.
Namun oleh MJ, dana tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Muna serta tidak dapat dipertanggungjawabkan.
"Diduga dana hibah dipergunakan untuk memperkaya dirinya, atau setidak-tidaknya telah menguntungkan dirinya atau orang lain yang berindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah tersebut," jelasnya.
Reporter: Putra
Editor: Ady
Berita Lainnya
BREAKING NEWS: Sikat Uang Proyek, Kadis PUPR Papua Barat Resmi Ditahan
Teluk Bintuni Berduka, Lepas Kepergian ‘Bapak Pemekaran Kampung’ Daniel Asmorom
Bendahara JMSI: Rencana Kenaikan PPN 12% Harus Dikaji Ulang
Sidang MK Teluk Bintuni Dijadwalkan 15 Januari, Keluarga Besar DAMAI Nyatakan Solid
KPK Geledah Rumah Hingga Bongkar Brankas untuk Cari Bukti Korupsi Izin Tambang di Kaltim
KPK Telusuri Korupsi Dana Operasional Kepala Daerah Papua Lewat Saksi
LBH Gerimis Kritisi Penunjukan Mantan Pj Wali Kota Sorong sebagai Ketua Pansel DPRP Jalur Otsus
KPK Sita Uang Rp300 Juta hingga Tas Mewah Terkait Korupsi Investasi PT Taspen
KPK Tahan Bos Perusahaan Swasta terkait Korupsi Anak Usaha PT Telkom
KPK Berpeluang Langsung Tahan Sekjen PDIP Hasto Usai Diperiksa sebagai Tersangka
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Gugat Praperadilan KPK soal Status Tersangka
KPK Ditantang Usut Keterlibatan Orang Dekat Kekuasaan di Kasus DJKA
KPK Periksa Eks Dirut Pertamina Nicke Widyawati terkait Korupsi LNG
Komentar