Kejati Sulsel Selidiki Keterlibatan Mafia Tanah dalam Pengadaan Lahan Pembangunan Bendungan Paselloreng

Selasa, 28 Mei 2024 15:19 WITA

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (21/7/2023). (Foto: Puspenkum)

Sporadik tersebut diserahkan kepada masyarakat dan Kepala Desa Paselorang dan Kepala Desa Arajang untuk ditandatangani.

Sehingga dengan Sporadik tersebut seolah-olah masyarakat telah menguasai tanah tersebut padahal diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah Kawasan hutan. 

Setelah itu, 246 bidang tanah tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilakukan pembayaran ganti kerugian oleh satgas A dan Satgas B yang dibentuk dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut.

Tak hanya itu, dalam pelaksanaannya KJPP yang ditunjuk hanya menilai harga tanah dan tidak melakukan verifikasi jenis dan jumlah tanaman tetapi hanya berdasarkan sampel. 

Berdasarkan penilaian harga tanah dan tanaman, BBWS Pompengan meminta LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) Kementerian Keuangan melakukan pembayaran terhadap 241 bidang tanah seLuas + 70,958 Hektar dengan total pembayaran sebesar Rp75.638.790.623.

Namun karena 241 bidang tanah tersebut merupakan eks kawasan hutan yang merupakan tanah negara dan tidak dapat dikategorikan sebagai lahan atau tanah garapan.

"Karena berdasarkan foto citra satelit yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tahun 2015, bahwa kawasan tersebut masih hutan dan bukan merupakan tanah garapan sebagaimana klaim masyarakat," tuturnya.

Dikatakan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk koperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghilangkan barang bukti sehingga dapat mempersulit jalannya pemeriksaan.

Reporter: Putra
Editor: Ady

• TAGS:
• MAKASSAR
• KejatiSulawesiSelatan
• Soetarmi