Kementerian PU Dorong Kemandirian Rantai Pasok Konstruksi

Kamis, 07 November 2024 17:24 WITA

Indro Pantja Pramodo, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi yang mewakili Dirjen Bina Konstruksi, saat menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengembangkan Peta Jalan Pembinaan Konstruksi 2045.

JAKARTA – Konferensi Rantai Pasok Konstruksi yang berlangsung di ICE BSD, Kamis (7/11), menjadi bagian dari Konstruksi Indonesia 2024, yang diinisiasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memperkuat sektor konstruksi nasional. Upaya ini bertujuan menjadikan industri konstruksi Indonesia lebih tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan global yang berdampak pada rantai pasok serta harga material konstruksi.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan komitmennya dalam mendukung penggunaan produk-produk dalam negeri pada sektor konstruksi, termasuk material dan peralatan, dengan tetap memperhatikan standar keselamatan. “Penyelenggaraan Konstruksi Indonesia merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri, dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan bangunan,” ujar Dody.

Dalam kesempatan yang sama, Indro Pantja Pramodo, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi yang mewakili Dirjen Bina Konstruksi, mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah mengembangkan Peta Jalan Pembinaan Konstruksi 2045. Langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan sistem rantai pasok jasa konstruksi yang lebih efisien dan terintegrasi. 

“Salah satu agenda utama kami adalah memperkuat ketangguhan rantai pasok konstruksi agar lebih agile dan adaptif. Dengan rantai pasok yang adaptif, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, menciptakan ekosistem konstruksi yang mandiri dan berkelanjutan,” jelas Indro.

Pendekatan rantai pasok yang agile, menurut Indro, memungkinkan sektor konstruksi menyesuaikan strategi secara cepat, baik dalam pengadaan, manajemen inventaris, maupun pengiriman material. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam menghadapi ketidakpastian global, tetapi juga memungkinkan industri konstruksi memanfaatkan peluang baru serta beradaptasi terhadap dinamika pasar. “Dengan prinsip adaptif, kita bisa menghasilkan bangunan yang efisien, ramah lingkungan, dan aman bagi penghuninya,” tambah Indro.

Kementerian PU juga berlandaskan pada UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menekankan pentingnya koordinasi dalam rantai pasok konstruksi. Melalui harmonisasi regulasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sistem rantai pasok konstruksi nasional menjadi lebih andal dan sesuai dengan kebutuhan.

Dari sisi akademisi, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Agung Wibowo, menyoroti pentingnya reformasi di sektor konstruksi. Menurutnya, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10% terhadap perekonomian nasional pada 2023. Namun, ia juga mencatat adanya tantangan terkait produktivitas yang masih rendah, serta biaya tinggi dan proyek yang kerap mengalami keterlambatan. “Produktivitas sektor konstruksi masih rendah, banyak permasalahan yang menyebabkan biaya tinggi, material berlebih, dan durasi proyek yang lama,” ungkap Agung.

Dengan rantai pasok yang agile dan adaptif, Kementerian PU optimis sektor konstruksi Indonesia akan semakin kompetitif dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Editor: Lan

• TAGS:
• Kementerian PU
• Konstruksi