Kementerian PUPR Raih WTP Lima Tahun Berturut-turut

Senin, 08 Juli 2024 22:04 WITA

Card image

Kementerian PUPR kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak 2019.

Males Baca?

JAKARTA –Jakarta Convention Center (JCC) menjadi saksi penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. 

Acara pada Senin (8/7/2024) ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Kementerian PUPR kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut sejak 2019. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat Kementerian PUPR dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas capaian WTP tersebut. Namun, ditekankan pula bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban.

"WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semua, kewajiban menggunakan APBN/APBD secara baik. Kita harus merasa setiap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa. Sehingga kita wajib menggunakan APBN/APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkan secara baik pula," ungkap Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyoroti tantangan ekonomi global yang sedang melambat serta ketidakpastian politik global. Kendati demikian, Indonesia patut bersyukur karena kondisi ekonomi dan politik masih stabil. Namun, beliau mengingatkan pentingnya fleksibilitas dan akuntabilitas untuk memanfaatkan peluang yang ada.

"Untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, kita harus lincah dan taktis, dan mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang hanya berorientasi pada proses, namun kita harus berani untuk fokus pada hasil, dan fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," jelas Presiden.

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural dan penyederhanaan prosedur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan.

"Saya berharap dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibel, dan selalu berorientasi pada hasil," tambahnya.

Apresiasi atas Kinerja BPK

Menteri Basuki Hadimuljono turut menyampaikan apresiasi atas tata kelola pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI. Ia pun menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara auditor dan auditi untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menjadi temuan pemeriksaan.

"Profesional artinya sangat komunikatif, karena dengan komunikasi yang efektif dapat menyamakan persepsi antara Auditor dan Auditi. Tidak sedikit hal-hal yang menjadi temuan pemeriksaan hanya karena perbedaan persepsi tersebut. Komunikasi akan meningkatkan reliability dan credibility dari hasil audit BPK," kata Menteri Basuki.

Dengan capaian ini, Kementerian PUPR akan terus berupaya melakukan perbaikan pada Sistem Pengendalian Intern, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan ke depan.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua BPK RI Isma Yatun, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan Tinggi Lembaga Negara, dan para Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.

Sedangkan dari Kementerian PUPR hadir juga Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Biro Keuangan Budhi Setyawan,

Editor: Lan


Komentar

Berita Lainnya