Kepala Kampung Wairatama Bantah Tak Transparan Penggunaan Dana Desa
Selasa, 28 Mei 2024 22:08 WITA

Kepala Kampung SP 1 Waraitama, Distrik Manimeri saat memberikan keterangan kepada Wartawan di Kediamannya, Senin (16/5/2022)
Males Baca?
MCWNEWS.COM, BINTUNI - Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kampung/Desa Wairatama, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni selama dua tahun diduga kurang transparan dan tidak tepat sasaran.
“Jadi dari tahun 2021 sampai tahun 2022 ini, hanya sebagian kecil anggaran desa yang digunakan untuk pembangunan, sedangkan selebihnya tidak tepat sasaran," ungkap sumber yang tidak ingin namanya disebutkan kepada wartawan, Senin (16/5/2022).
Akibat kurangnya transparan dan tepat sasaran pengunaan anggaran desa, hal inilah yang menyebabkan lima perangkat desa tersebut mengundurkan diri.
Ketika dikonfirmasi langsung, Kepala Kampung Wairatama, Distrik Manimeri yang terpilih berdasarkan pemilihan Kepala Kampung Tahun 2019, Jhon Tandi Tolambu membantah hal tersebut.
Karena menurutnya, pengunaan dana desa (DD) di kampungnya tepat sasaran. Dikatakan, yang mengundurkan diri adalah Sekretaris, Bendahara, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan Seksi Pelyananan.
Namun lanjutnya, pascapengunduran diri lima perangkat tersebut, aktifitas kampung tetap berjalan.
"Sebenarnya saya berencana melakukan pergantian perangkat kampung tetapi bukan seperti ini (pengunduran diri-red). Dan bendahara juga seharusnya menyelesaikan dulu tanggungjawabnya membuat laporan karena ia yang mencarikan uang," ujar Jhon Tandi kepada wartawan di kediamanya Sp 1 Kampung Wairatama.
Lebih lanjut dikatakan Jhon, kelima perangkat kampung tersebut telah berpesan kepadanya bahwa apabila masih membutuhkan mereka, maka kelimanya siap walaupun sudah mengundurkan diri.
"Sehingga dalam posisi ini, saya tidak bisa menahan mereka dan didalam surat pengunduran diripun sudah tertera alasan pengunduran diri kelima perangkat itu," tuturnya.
{bbseparator}
Dijelaskan, dana desa tahun 2022 ini sebesar Rp950 juta yang dialokasikan untuk kesehatan Rp120 juta dan pencegahan Covid-19 sekitar Rp70 juta lebih.
Akan tetapi ada instruksi atau aturan bahwa apabila tahun ini Covid-19 menurun maka dialokasikan ke kegiatan lain. Selanjutnya alokasi DD untuk jalan pertanian dan nelayan sesuai dengan petunjuk juknisnya.
Sementara itu dialokasikan lagi bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga Kampung Wairatama sebesar Rp380 juta lebih, jadi per orangnya Rp300 juta.
“BLT ini kita sudah salurkan dalam dua tahap, yakni Januari dan Februari tahap pertama dan Maret sampai Mei tahap kedua. Hanya dua orang yang belum mengambil dana BLT nya,” kata Jhon Tandi.
Ia kembali menegaskan dan membantah dugaan tersebut karena jika ada yang melenceng atau fiktif, dirinya mempersilahkan periksa karena yang lebih mengetahui anggaran yaitu bendahara dan bagian verifikasi, terakhir sebagai Kepala Kampung tingal menyetujuinya.
"Jika umpamanya alokasi anggaran sebagian tidak digunakan maka itu tidak masuk akal, karena sesuai laporan pertangunggjawan tidak ada masalah, apalagi KP sudah melakukan pemeriksaan," tegas Jhon Tandi. (hs)
Berita Lainnya

Kasus Korupsi Proyek Aerosport Mimika, Kejati Papua Sita Rp300 Juta

Perjuangan DAMAI Berakhir di MK, Serukan Persatuan untuk Membangun Teluk Bintuni

JMSI Rayakan HUT ke-5 di Banjarmasin, Luncurkan Program Literasi ‘JMSI Goes To School’

KPK Ulik Peran PT Telkom di Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

Periksa Mantan Dirut Telkom Alex J Sinaga, KPK Dalami Dugaan Proyek Fiktif

Jaksa Hadirkan Dua Saksi di Sidang Hasto Kristiyanto Hari Ini

Geledah 7 Lokasi di Jatim, KPK Sita Barbuk Suap Dana Hibah

Pejabat Wilmar Group Jadi Tersangka Baru Suap Vonis Lepas Korupsi Ekspor Minyak

KPK Geledah Kantor KONI Jatim terkait Suap Dana Hibah

KPK Geledah Rumah Eks Ketua DPD La Nyalla di Jatim

KPK Jebloskan 2 Tersangka Korupsi PGN ke Penjara

Komentar