Konflik Berkepanjangan dan Korupsi di Papua Menyengsarakan Rakyat

Rabu, 29 Mei 2024 07:30 WITA

Card image

Pastor Yanuarius You, (Foto: Dok. MCWNEWS)

Males Baca?

Hal senada diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) Prof. Dr. Melkias Hetaria. Dia mengatakan, untuk mencegah tindak pidana korupsi, perlu adanya pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Para pejabat negara seharusnya memilki integritas dan mentalitas sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menjauhkan diri dari tindak korupsi.

“Jika kita ingin menciptakan tanah Papua yang damai maka perlu menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi,” ujarnya. 

Dia menambahkan, salah satu penyebab terjadinya tindak korupsi di lingkup pejabat pemerintahan adalah adanya para pembisik. “Pemimpin kita tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena terlalu banyak pembisik-pembisik,” katanya. 

Pares Wenda, Deputi Bidang Pemerintahan dan Demokrasi Jaringan Damai Papua (JDP) menjelaskan, dari sisi politik, untuk menciptakan Papua yang damai salah satunya negara harus benar-benar melaksanakan pembangunan dan pendidikan politik bagi calon calon pemimpin Papua.

“Dari analisa JDP, kurangnya pembangunan politik dan pendidikan politik di antara para pejabat ini  memberikan peluang untuk mereka melakukan korupsi,” ujarnya. 

Pihaknya berharap, dugaan korupsi seperti yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe dan kasus-kasus korupsi lain ditangani dengan pendekatan UU korupsi. 

“Penanganan korupsi diserahkan sepenuhnya ke KPK. Biarkan KPK bekerja sesuai dengan tupoksinya,” jelas dia.


Halaman :

Komentar

Berita Lainnya