KPK Minta Partai Gelora Indonesia Turut Cerdaskan Bangsa

Selasa, 28 Mei 2024 15:22 WITA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (kiri) memberita cinderamata kepala Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Kamis (23/2/2023).

JAKARTA - Partai politik (parpol) sebagai pilar demokrasi memiliki peran untuk mengimplementasikan kepentingan masyarakat terutama dalam mencetak kader pemimpin bangsa. 

Sehingga karakteristik demokrasi harus mampu membangun sistem politik dan pemerintahan yang kondusif, dengan tujuan menghadirkan iklim pendidikan yang baik.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu Tahun 2023 untuk Partai Gelora Indonesia. 

Nawawi mengungkapkan, tahun 2022 lulusan perguruan tinggi hanya 6,41 persen, SMA 20,89 persen, SMP 14,54 persen, SD 23,4 persen, dan tidak sekolah mencapai 23,61 persen.

"Hal itu berdasarkan data statistik pendidikan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022," ujarnya, Kamis (23/2/2023).

Dari data tersebut, Nawawi mengartikan kualitas pendidikan masyakarat saat ini belum sesuai dengan cita-cita bangsa atau tujuan nasional bangsa Indonesia, yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Di mana alinea keempat yang berbunyi "mencerdaskan kehidupan bangsa".

"Tujuan dari pencerdasan ini memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Di dalam demokrasi yang sehat, ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama, tentu salah satunya dengan penyelenggaraan pemilu,” ucap Nawawi.

Tiga hal tersebut di antaranya pemilu yang dilakukan dengan berintegritas, para calon yang berintegritas, dan pemilih yang cerdas dan berintegritas. 
 

Melalui PCB Terpadu 2023 ini, KPK tidak hanya berharap kepada Partai Gelora Indonesia untu bisa berpolitik cerdas dan berintegritas, tetapi bisa bersama-sama mendorong masyarakat agar lebih cerdas dan berintegritas.

• TAGS:
• JAKARTA
• KPK
• NawawiPomolango