MAKI: Markup HPS Membuat Proyek Infrastruktur Jadi Bermasalah

Kamis, 08 Agustus 2024 19:05 WITA

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.

JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengkritik pemerintah yang tidak mampu membuat harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai harga pasar dan gagal dalam menjalankan tender yang terbuka dan transparan. Menurutnya, masalah ini sering kali dilemparkan kepada rekanan yang menawar di bawah 80 persen, padahal akar permasalahannya ada pada penetapan HPS oleh pemerintah.

"Ini kan bentuk melempar tanggung jawab. Dan itu suatu hal yang menyedihkan, ternyata juga dilemparkan oleh Presiden selaku kepala pemerintahan. Dia tidak paham atau tidak sadar atau pura-pura tidak tahu bahwa persoalannya itu ada di dia sendiri, di pemerintahan sendiri," sorot Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Kamis (8/8/2024).

Penilaian Boyamin sebagai tanggapan terhadap pidato Presiden Joko Widodo pada acara Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan di Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi yang berlangsung di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta pada 31 Juli 2024.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada konstruksi fisik semata, tetapi juga memperhatikan estetika, lanskap, dan lingkungan. Presiden juga menyoroti masalah penawaran harga proyek yang terlalu rendah yang dapat mengorbankan kualitas.

“Yang saya lihat dari jauh, biasanya banting-bantingan harga supaya menang proyek. Kompetisi itu baik, tetapi kalau sudah membanting harga itu yang tidak baik. Kalau sudah begini yang jadi korban adalah kualitas,” ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya.

Menanggapi hal tersebut, Boyamin Saiman menyampaikan pandangannya terkait proses lelang proyek pemerintah. Menurutnya, prinsip dasar dalam lelang adalah mendapatkan harga terbaik dan barang terbaik bagi negara. Namun, sering kali HPS yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi, sehingga memungkinkan adanya praktik markup.

"Prinsipnya gini loh, namanya lelang itu kan harga terbaik, barang terbaik bagi negara. Harga yang murah, barangnya baik, menemui spesifikasi. Tapi sekarang persoalannya itu adalah penentuan harga owner estimate atau perkiraan sendiri itu kadang-kadang tinggi," jelas Boyamin.

Boyamin juga menyoroti praktik markup yang sering terjadi dalam penetapan HPS. Menurutnya, hal ini menyebabkan penawaran yang sebenarnya sudah cukup baik, justru dianggap terlalu rendah karena HPS yang tidak realistis.

"Harusnya cukup dengan angka Rp150 miliar tapi dibuat jadi Rp200 miliar. Nah orang kan berani menawar Rp155 miliar, berarti kalau dihitung ya berarti di bawah 80 persen. Karena ada dugaan markup. Diduga akan diambil oleh orang binaannya Pimpro, nanti akan menawar 95 persen, misalnya di angka Rp190 miliar dari Rp200 miliar tadi," tambahnya.

Presiden Jokowi dalam pidatonya juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang berkualitas dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur yang baik adalah kunci bagi datangnya investasi dan pengurangan biaya logistik.

“Karena infrastruktur menjadi kunci bagi datangnya investasi, tetapi juga akan mengurangi biaya logistik. Yang dulunya biaya logistik kita kurang lebih 24 persen, sekarang ini sudah turun menjadi 14 persen,” kata Presiden Jokowi.

Boyamin pun berharap agar pemerintahan ke depan dapat memperbaiki tata kelola yang lebih baik, sehingga tender-tender proyek infrastruktur dapat berjalan transparan dan sesuai dengan harga pasar yang wajar.

Editor: Lan

• TAGS:
• JAKARTA
• MAKI
• Boyamin Saiman